Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Plt Presiden.
Maruf akan menggantikan posisi Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia.
Baca Juga:
Persaingan PDIP di Dapil Neraka Jakarta: Suara Once Mekel Tackel Eriko hingga Masinton
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Bukan Ridwan Kamil, Gus Miftah Sebut Sosok Ini Kandidat Terkuat Jadi Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Diketahui, Jokowi berada di Australia mulai 4 hingga 6 Maret 2024.
Penunjukkan Maruf sebagai Plt Presiden dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
"Maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan wakil presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut," bunyi Keppres terkait dilihat Suara.com, Senin (4/3/2024).
Baca Juga: Jokowi Sebut Harga Beras di 2 Pasar Induk Sudah Turun, Tapi Tak Semua Daerah Merasakannya
Dalam keppres dijelaskan, wakil presiden ditugaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
"Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka wakil presiden sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden," bunyi Keppres.
Keppres menegaskan setelah presiden berada dalam kembali di tanah air, penugasan berakhir dan wakil presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pdesiden
"Keputusan presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Keppres.
Jokowi ke Australia
Adapun Jokowi berangkat ke Australia pada Senin (4/3/2024).
Keberangkatan Jokowi bersama delegasi terbatas ke negara tersebut untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia.
KTT dengan tema "A Partnership for the Future” itu diselenggarakan dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia.
“Tema yang diangkat adalah ‘A Partnership for the Future’, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” kata Jokowi sebelum berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Melalui kunjungan kerjanya ke Australia, Jokowi akan mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital.
"Serta kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk dalam isu Palestina," kata Jokowi.
Selain hadir di KTT ASEAN-Australia, kepala negara dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara lainnya, termasuk Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja. Pertemuan tersebut diharapkan akan membuka lebih banyak peluang kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tersebut dalam berbagai sektor.
Dalam KTT tersebut, para pemimpin juga akan merumuskan rencana aksi hubungan ASEAN-Australia dalam 18 tahun ke depan. Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi menyebut bahwa banyak rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain kerja sama dalam bidang kendaraan listrik.
“Banyak, jadi kerja sama di electric vehicle kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepatnya. Juga yang berkaitan dengan transformasi digital. Saya kira arahnya ke sana,” ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Jokowi bertolak ke Australia menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 10.15 WIB dan direncanakan mendarat di Bandara Melbourne Jet Base, Australia Senin malam. Jokowi direncakan kembali ke Indonesia pada Rabu, 6 Maret 2024.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut melepas keberangkatan Jokowi.
Berita Terkait
-
Bertolak ke Negeri Kangguru, Jokowi Bakal Genjot Kerja Sama untuk Kendaraan Listrik di KTT Khusus ASEAN-Australia
-
Titiek Soeharto Pamer Momen Bareng Iriana Jokowi, Ngode Bakal Gantikan Jadi Ibu Negara?
-
Facebook Umumkan Tak Lagi Bayar Konten Berita di Australia, Mimpi Buruk Publisher Rights Jokowi?
-
Catat! Jokowi Pastikan Harga BBM Tidak Naik
-
Jokowi Sebut Harga Beras di 2 Pasar Induk Sudah Turun, Tapi Tak Semua Daerah Merasakannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO