Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi mengaku setuju dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta agar Presiden RI Jokowi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, dalam menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.
"Apa yang disampaikan oleh ICW tentu, menjadi harapan kita semua saya sebagai anggota komisi III juga senada harapannya, agar pemerintah, dalam hal ini pak presiden menyusun atau membentuk Panitia Seleksi yang benar-benar punya kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas gitu," kata Johan kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, dengan Pansel yang bagus, maka akan menghasilkan kandidat calon pimpinan KPK yang benar-benar baik.
Baca Juga: Nama-nama Pansel Capim KPK Masih Digodok: 5 Dari Pemerintah, 4 Dari Masyarakat
"Sehingga nanti yang dihasilkan dalam proses seleksi di pemerintah melalui pansel yang dibentuk oleh presiden itu benar-benar menghasilkan kandidat-kandidat yang mumpuni gitu," ujar mantan Jubir Jokowi tersebut.
Lebih lanjut, kata dia, tidak hanya ICW, masyarakat juga berharap Jokowi membentuk Pansel capim KPK yang berkualitas.
"Karena gini, pansel itu sangat menentukan ya, karena dari pansel itu kan dipilih 10 kan nanti di DPR milih 5 dari 10 itu sehingga yang dipilih dari pansel harus yang benar-benar yang mumpuni lah yang punya integritas, sehingga nanti DPR tinggal memilih dari yang 10 itu yang terbaik dari hasil seleksi itu. Karena kan nanti di fit and proper-nya di DPR kan," pungkasnya.
Harapan ICW
ICW sebelumnya berharap Presiden Jokowi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, sebagaimana terjadi lima tahun lalu dalam menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Peringatan itu disampaikan ICW karena kinerja pansel capim KPK bentukan Jokowi pada 2019 lalu dianggap kontroversial.
Baca Juga: Akan Diumumkan Bulan Ini, Jokowi Kaji Nama-nama Calon Pansel Capim KPK
"Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, dan tidak mengakomodir masukan masyarakat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).
Kinerja Pansel yang sarat akan kontroversi itu memiliki akibat yang dirasakan saat ini. Kurnia menyebutkan akibatnya tersebut, mulai dari penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan.
"Dua orang yang sebelumnya diklaim terbaik oleh Pansel (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum karena disinyalir melakukan praktik korupsi. Ini tentu menjadi bukti konkret betapa buruknya proses seleksi pimpinan KPK periode sebelumnya," kata Kurnia.
Baca Juga: Gugatan Praperadilan Kandas, Eks Karutan KPK Achmad Fauzi Tetap Berstatus Tersangka
Berita Terkait
-
Zulhas Bela Prabowo Dituding Menang Pilpres karena Bansos, Politisi PDIP Ungkit Dissenting Opinion Hakim MK
-
Merasa di-Endorse 3 Presiden, Prabowo: Gus Dur Dukung Saya dari Langit
-
Langkah PDIP Bikin Wayan Koster Ketar-ketir, Qodari: Takut Kalah Sampai Minta Maaf
-
Edy Ungkap Ada Sinyal Positif Didukung PDIP Jadi Calon Gubernur Sumut
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Ironi di Muktamar X PPP; Partai Islam Ricuh, Waketum: Bagaimana Mau Mendapat Simpati Umat?
-
Kementerian BUMN Turun Kasta Jadi Badan, Bagaimana Nasib ASN dan Pegawainya?
-
Cara Ikut Daftar Komunitas Ojol Kamtibmas, Rekam Kejahatan Bonusnya Rp500 Ribu Per Orang
-
Baru Mendarat, Presiden Prabowo Langsung 'Sidang' Kepala BGN soal Keracunan MBG: Ini Masalah Besar!
-
Panggung Muktamar X PPP Berubah Jadi Ring Tinju, Sesama Kader Saling Serang di Depan Media
-
Drama Panas di Awal Muktamar X PPP: Adu Mulut 'Lanjutkan' vs 'Perubahan' Pecah Saat Mardiono Pidato
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Aturan Main Tak Biasa di Muktamar X PPP: Institusi Haram Intervensi, tapi Petinggi Boleh Jadi Timses
-
Bukan Langsung Pilih, Ini 4 Tahap Rapat yang Harus Dilewati Calon Ketum PPP di Muktamar X
-
127 Hektar Lahan Jagung Dipanen, Begini Strategi Polda Riau