Suara.com - Pihak penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran tak mempermasalahkan maraknya parkir liar di sekitaran Jakarta International Expo (JIExpo). Asalkan, para juru parkir liar ini tak mematok harga mahal kepada para pengunjung.
Hal ini disampaikan oleh Marketing Director PT Jakarta International Expo, Ralph Scheunemann. Terkait parkir liar, Ralph menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), kepolisian dan stakeholder terkait.
"Ya itu kami kerja sama dengan PPKK, ya kami rapikan, kami lihat, kami imbau kepada masyarakat untuk parkir di dalam," ujar Ralph, kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).
Menurut Ralph, kapasitas parkir kendaraan pribadi di JIExpo memang terbatas. Karena itu, pengunjung kerap kali memilih memarkirkan kendaraannya di luar arena Jakarta Fair.
"Tapi parkir di dalam itukan terbatas, terbatas artinya kalau you lama pun kalau enggak salah mengeluarkan uang Rp 30 ribu atau Rp 40 ribu," jelasnya.
Ia pun membebaskan pengunjung untuk memilih parkir di dalam JIExpo atau parkiran liar di luar.
"Nah kalau memang mereka (pengunjungJakarta Fair Kemayoran 2024 yang menggunakan kendaraan pribadi mobil atau sepeda motor) parkir di luar dikoordinasi dengan baik, asalkan jangan matok, ya itu pilihan dari pengunjung lah ya," ucap Ralph.
Ia juga sudah meminta pihak terkait untuk ikut merapikan parkir liar yang ada agar tak memakan badan jalan dan membuat kemacetan.
"Karena kan daripada parkir di dalam kan repot jadi mereka parkir di luar. Tapi yang pasti kami kerja sama dengan PPKK maupun kepolisian untuk mengatur secara rapi, supaya tidak ada istilah diketok dan lain-lain ya," tuturnya.
Apalagi, memang gelaran Jakarta Fair ini menimbulkan berbagai efek, termasuk perputaran ekonomi bagi para juru parkir liar.
"Tapi saya rasa kalau parkir nya masih segitu, selama masih make sense juga gak apa-apa lah, itukan multiplier effect, artinya kita juga membantu mereka kan untuk mendapatkan pendapatan sampingan, asalkan jangan ada premanisasi (premanisme)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pamer Rangking 74, Heru Budi Ungkap Sejarah Jakarta Fair 2024: Dari Kecil jadi Pameran Modern
-
Janji Beri Jukir Liar Pelatihan Sebelum Kerja, DPRD ke Pemprov DKI: Jangan Cuma Formalitas!
-
Ultimatum Oknum RT jika Terima Duit Jukir Liar, Pj Gubernur Heru Budi: Bakal Langsung Dicopot!
-
Resmi Dilarang Nyari Duit di Minimarket, 127 Jukir Liar 'Digaruk' Pemprov DKI
-
Jukir Liar Minimarket Dikasih Waktu Sebulan Buat Taubat, Masih Bandel Bisa Dipenjara 2 Bulan dan Denda Rp20 Juta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu