Kubu SYL Pede Hakim Bakal Pertimbangkan Pleidoi, Ini Alasannya!

Suara.com - Tim pengacara terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap percaya diri alias pede jika nota pembelaan atau pleidoi kliennya yang menjadi pertimbangan majelis hakim menjelang sidang putusan dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Anggota tim pengacara SYL, Sri Sinduwati membeberkan alasannya soal pleidoi kliennya yang bakal menjadi bahan pertimbangan dalam putusan kasus tersebut.

Dia pun mengungkit keterangan beberapa saksi seperti irjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil Harahap hingga eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono yang pernah menjadi saksi mahkota saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) di sidang kasus SYL.

Menurutnya, keterangan saksi itu bisa menepis dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum pada KPK.

”Keterangan saksi (Panji Hartanto dan beberapa saksi) hanya mendengar dari kata orang lain yang hanya ‘katanya’ saja,” kata Sri, Senin (7/7/2024).

Berdasar isi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, kata dia, saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat atau dialami sendiri.

Lalu, Sri juga menukil isi Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga menegaskan bahwa penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

"Sedangkan keterangan saksi Panji tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan fakta lainnya sehingga keterangan saksi Panji tidak layak dipercaya keterangannya," kata Sri.

Sri Sinduwati menambahkan, apa yang disampaikan SYL dalam pledoi patut dipertimbangkan oleh hakim. Apalagi, SYL juga menyertakan bukti video rekaman keterangan saksi yang menguatkan hal tersebut.

Baca Juga: Nyelekit! Jaksa KPK Sindir Telak SYL di Sidang: Jangan Ngaku Pahlawan Kalau Masih Suka Biduan

”Pleidoi yang disampaikan beliau (SYL, Red) sangat komprehensif dan detail membantah dakwaan dan tuntutan jaksa,” ujarnya.

Dituntut 12 Tahun Bui

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut selama 12 tahun penjara  karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.

Dakwaan SYL

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.