Wacana Pulau Sampah Di Jakarta Dikritik Walhi: Tak Perlu Ada TPA Baru

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta berencana membuat pulau sampah alias Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kepulauan Seribu. Upaya itu untuk mengatasi persoalan daya tampung sampah di Ibu Kota.

Akan tetapi, rencana membuat pulau sampah tersebut dikritik oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) lantaran dinilai tidak menjadi solusi yang tepat.

Koordinator kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah membenarkan bahwa TPA di Jakarta memang sudah kelebihan kapasitas. Akan tetapi, solusinya bukan berarti harus membuat TPA baru, melainkan kurangi jumlah sampah masuk ke TPA.

"Yang jadi masalah adalah TPA ini overload karena semua jenis sampah itu masuk ke TPA. Itu kan belum maksimal upaya pembatasan sampah. Jadi semua jenis sampah itu masuk ke TPA berlebihan," ujar Aminullah saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/7/2024).

Pria yang akrab disapa Anca itu mengatakan, kalau belum terjadi sistem pemilahan sampah yang benar di Jakarta. Pengelolaannya juga masih hanya bertumpu di satu tempat, yakni TPA.

Banyak sampah yang pada akhirnya hanya tertumpuk di sana. Tapi tak ada penanganan yang jelas.

Anca menegaskan bahwa inti permasalahan sampah di Jakarta terletak pada cara pengelolaan sampah.

"Mulai dari sumber, pemilahan, terus kemudian pengelolaan di sumber seperti itu. Nah, itu yang belum berjalan secara maksimal. Jadi kalau misalnya itu bisa diatasi, ya sebetulnya kita tidak perlu membuat TPA baru," terang Anca.

Dilihat dari karakteristik sampah di Jakarta, Walhi mencatat bahwa sekitar 50 persen berupa sampah organik yang seharusnya sangat mudah diolah, seperti menjadi pupuk kompos. Akan tetapi, hal itu pun belum dilakukan oleh Pemprov Jakarta.

Baca Juga: Walhi Curiga Pemprov Jakarta Sengaja Membiarkan Masalah Sampah Terus Terjadi: Ada Proyek di Sana, Mereka Untung

Padahal, bila pemilahan sampah organik bisa dilakukan secara keseluruhan, mulai dari tingkatbsetiap RW di Jakarta, maka bisa mengurangi 50 persen jumlah sampah yang masuk ke TPA.

"Seharusnya itu yang dilakukan. Jadi daripada fokus membuat TPA baru, lebih baik pemerintah itu dihilirnya di atasi masalah-masalah yang menyebabkan TPA itu bisa overload," tambah Anca.