CEK FAKTA: Heboh Link Pendaftaran Guru untuk Program Sekolah Rakyat

Suara.com - Program Sekolah Rakyat direncanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diselenggarakan tahun ini.

Seiring kabar tersebut, beredar di media sosial yang menarasikan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat 2025.

Dalam salah satu unggahan Facebook, terdapat link atau tautan yang dinarasikan untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat.

Adapun narasi dalam unggahan akun Facebook itu sebagai berikut:

"Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.

Proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif."

Diketahui bersama, Sekolah Rakyat memang merupakan gagasan Presiden Prabowo yang berada di bawah naungan Kemensos.

Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.

Baca Juga: CEK FAKTA: Kasus Autisme Melonjak di Vietnam Ulah Vaksin TBC Bill Gates, Benarkah?

Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Lantas benarkah tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat tersebut?

PENJELASAN:

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Antara, link dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.

Tetapi malah diminta untuk mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Dilansir dari laman Kemensos, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan bahwa perekrutan tenaga pendidik akan dilakukan dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar penempatan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu lulusan PPG, bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran dan keterangan resmi yang didapatkan, narasi yang menyebut bahwa pembukaan guru untuk Sekolah Rakyat dilengkapi tautan pendaftaran merupakan informasi hoaks, bahkan patut diduga termasuk upaya kejahatan phising.

Skema guru Sekolah Rakyat dirumuskan

Di lain sisi, Pemerintah saat ini sedang merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan skema tersebut disusun melalui koordinasi lintas kementerian dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diterapkan.

"Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," terang Rini beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PANRB memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Namun skema yang sudah kami bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," ujar Saifullah.

Ia mengungkapkan hingga saat ini terdapat 65 titik di berbagai daerah yang telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. (Antara)