Suara.com - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (13/8/2025) hari ini.
"Insya Allah saya akan datang," kata Samad saat dikonfirmasi, Rabu (13/8/2025).
Meski siap hadir, Abraham menduga kasus yang turut menjeratnya ini merupakan bentuk upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Ia juga menilai, proses hukum ini bertujuan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sejatinya dijamin konstitusi.
"Saya duga ini adalah upaya untuk mengkriminalisasi saya dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi," tuturnya.
Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin sebelumnya juga telah memastikan akan turut mendampingi Samad saat diperiksa di Polda Metro Jaya.
Kepastian itu disampaikan Ahmad saat menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan untuk Roy Suryo Cs kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya.
"Rabu kita akan mendampingi pemeriksaan Pak Abraham Samad," kata Ahmad di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Roy Suryo Cs Fokus Rilis Buku
Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi, Petisi Dukungan ke Abraham Samad Beredar: Hentikan Teror!
Selain Samad, Polda Metro Jaya sebenarnya juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan orang lainnya terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi.
Kesembilan orang itu di antaranya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Rustam Effendi, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Arif Nugroho, Sunarto, Mikhael Benyamin Sinaga, dan Nurdian Noviansyah Susilo.
Namun pemeriksaan terhadap Roy Suryo Cs itu batal dilakukan.
Mereka melalui kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin meminta pemeriksaan ditunda dan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025.
"Kami secara resmi akan menyerahkan surat permohonan penundaan kepada penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya hari ini," ujar Ahmad di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Ahmad mengatakan, penundaan diperlukan demi menghormati momentum HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, sekaligus menyesuaikan jadwal kegiatan yang telah tersusun.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut Ada Tokoh Besar di Kasus Ijazah Palsu, Roy Suryo 'Ngamuk' Layangkan Somasi
-
Aktivis May Day Diculik, Disundut Rokok: KontraS Desak Komnas HAM dan LPSK Tak Diam Saja
-
1.178 Narapidana Dapat Amnesti, Termasuk Gus Nur dan Hasto Kristiyanto
-
Video Gus Nur Minta Jaksa Tunjukkan Ijazah Jokowi Muncul Lagi: Kalau Bisa, Tak Cium Kaki Sampean!
-
Rentetan Teror Mencekam: Dari Peretasan, Intimidasi, hingga Penculikan Aktivis May Day
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Pengembang Game: Proteksi Belum Cukup, Anak Harus Diawasi 24 Jam
-
Perang Klaim AS-Iran: Teheran Tepis Kabar Damai yang Digagas Trump
-
Kabar Duka, Eks Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di RSPI
-
Waspada Child Grooming, Pengamat Sebut PP Tunas Jadi Senjata Baru Lindungi Anak di Dunia Digital
-
PP Tunas Berlaku, Menag Tekankan Fondasi Agama dan Etika untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
-
Krisis Selat Hormuz Memanas, Negara Teluk Siapkan Jalur Alternatif
-
Siap-Siap! Besok Puncak Arus Balik Kedua di Kampung Rambutan, 6 Ribu Orang Bakal Tiba di Jakarta
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi
-
Pemprov DKI Minta TNI dan PT Temasra Jaya Hentikan Pembongkaran Bangunan di Menteng