Kebijakan tersebut memicu sorotan karena dianggap menambah beban anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Kompensasi Uang Rumah Rp50 Juta
Puan Maharani menjelaskan bahwa anggota DPR kini tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan.
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan kompensasi uang rumah sebesar Rp50 juta per bulan kepada setiap anggota DPR.
Kompensasi ini disebut untuk memudahkan anggota dewan melayani konstituen yang datang dari daerah pemilihan.
Dengan adanya tunjangan rumah ini, pendapatan bersih anggota DPR bisa melonjak hingga Rp70 juta per bulan.
Jika ditambahkan dengan tunjangan lain, angka tersebut bisa mendekati Rp100 juta per bulan.
Perbandingan dengan Malaysia
Gaji pokok anggota parlemen Malaysia (Dewan Rakyat) adalah RM16.000 atau sekitar Rp52,8 juta per bulan.
Baca Juga: Benarkah Gaji Anggota DPR Naik Rp3 Juta Per Hari? Begini Kata Puan Maharani
Selain gaji pokok, mereka juga menerima tunjangan yang membuat total pendapatan bisa mencapai RM25.700 atau sekitar Rp99 juta per bulan.
Hal ini berarti pendapatan anggota parlemen Malaysia berada di atas rata-rata total pendapatan anggota DPR RI.
Meski demikian, perbedaan biaya hidup antara kedua negara juga menjadi faktor pembanding yang relevan.
Perbandingan dengan Singapura
Singapura dikenal sebagai negara dengan gaji parlemen tertinggi di Asia Tenggara.
Anggota parlemen di negara tersebut menerima tunjangan tahunan sebesar SGD192.500 atau sekitar Rp2,1 miliar.
Jika dibagi rata per bulan, gaji mereka mencapai sekitar SGD16.041 atau Rp182 juta.
Jumlah ini lebih dari dua kali lipat total pendapatan anggota DPR RI dengan tunjangan penuh.
Besarnya gaji parlemen Singapura kerap dijadikan tolok ukur transparansi dan efisiensi kinerja wakil rakyat di kawasan Asia Tenggara.
Posisi Indonesia di Antara Negara Tetangga
Dengan gaji pokok Rp4,2 juta, DPR RI terlihat jauh di bawah Malaysia dan Singapura dalam hal besaran gaji dasar.
Namun setelah ditambah tunjangan, pendapatan anggota DPR RI berada di kisaran Rp54 juta hingga Rp100 juta per bulan.
Meski begitu, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan parlemen Singapura yang mencapai Rp182 juta per bulan.
Perbandingan ini menegaskan bahwa meski isu kenaikan gaji DPR RI ramai, posisi Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam soal kesejahteraan parlemen.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Berita Terkait
-
Waka DPR Buka-bukaan Tunjangan Beras dan Bensin Naik: Mungkin Menteri Keuangan Kasihan Sama Kita
-
Gaji Anggota DPR RI: Rincian Resmi di Tengah Isu Kenaikan Rp3 Juta Per Hari
-
4 Alasan Kenapa Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Per Bulan Dinilai Tak Pantas Diberikan
-
Puan Maharani Bantah Gaji Anggota DPR Naik Rp100 Juta per Bulan, Ini Rincian Faktanya!
-
Gaji DPR Diteriaki Rp100 Juta, Sekjen: Gaji Pokok Cuma Rp4,2 Juta, Tunjangan Rumah Rp 50 Juta
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami