Suara.com - Pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan menurunkan alokasi Dana Transfer Daerah dari 4,7 persen menjadi 2,9 persen.
Kebijakan ini dipastikan tidak akan menghambat laju pembangunan di tingkat regional.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong daerah-daerah di Indonesia agar memiliki kemandirian dan kapasitas fiskal yang lebih kuat.
Dorong Kemandirian dan Efisiensi
Menurut Wamendagri, tujuan utama di balik penurunan persentase dana transfer adalah untuk memacu pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran dan memastikan penyerapan yang lebih efisien dan maksimal.
Ia menyebut langkah ini sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal di tingkat lokal.
"Ya, ini kan dalam rangka sekali lagi, pemerintah pusat ingin agar daerah-daerah itu memiliki kapasitas fiskal yang kuat ya, kemudian melakukan proses efisiensi dan memastikan agar serapan maksimal," kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Bima menjelaskan bahwa angka penurunan 2,9 persen bukanlah keputusan sepihak.
Penghitungan besaran dana transfer ini telah melalui proses kalkulasi yang cermat dan dikoordinasikan secara intensif antara dua kementerian kunci, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola fiskal negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintah daerah.
Baca Juga: Akui Lonjakan PBB di 20 Daerah Naik 100 Persen Lebih, Wamendagri Bima Arya Bilang Begini
"Nah, semuanya tentu sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan dikoordinasikan juga Kementerian Dalam Negeri," ujarnya, menggarisbawahi landasan teknokratis dari kebijakan tersebut.
Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah pusat tidak tinggal diam.
Bima menambahkan bahwa Kemendagri saat ini terus melakukan pemetaan komprehensif untuk menganalisis kemampuan fiskal di setiap daerah.
Proses pemetaan ini krusial untuk mengidentifikasi daerah mana yang memerlukan perhatian khusus dan pembinaan lebih lanjut, serta daerah mana yang telah menunjukkan kinerja fiskal yang unggul dan dapat dijadikan model percontohan bagi wilayah lain.
"Hari ini kan kita juga masih terus melakukan pemetaan kemampuan kapasitas fiskal di daerah mana yang perlu kita cermati, mana yang kita perlu apresiasi untuk dijadikan inspirasi agar bisa dicontoh dari daerah lain," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
Buka Musrenbang Provinsi Sulut, Mendagri Ajak Pemda Tangkap Program Prioritas Nasional
-
TAUD Resmi Tempuh Laporan Polisi Model B Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Dukung Resiliensi UMKM di Era Perubahan, Shopee & JNE Gelar Pelatihan Bagi Puluhan Pengusaha Lokal
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Kapal Tanker Terpaksa Putar Balik di Oman
-
Tolak Usul JK Naikkan BBM, Gibran: Perintah Presiden Jelas, Harga Harus Tetap Terjangkau!
-
Panas! Donald Trump Minta 'Jatah Preman' di Selat Hormuz, Inggris Marah Besar
-
Empat Korban Kebakaran SPBE Cimuning Meninggal Dunia
-
Hari Kedua Pencarian, Korban Longsor Sumedang Ditemukan Meninggal Dunia
-
Pembobol Rumah Kosong di Tangerang Terungkap, Pelaku Dibekuk Saat Bersembunyi di Jakarta Timur
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa