Suara.com - Pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan menurunkan alokasi Dana Transfer Daerah dari 4,7 persen menjadi 2,9 persen.
Kebijakan ini dipastikan tidak akan menghambat laju pembangunan di tingkat regional.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong daerah-daerah di Indonesia agar memiliki kemandirian dan kapasitas fiskal yang lebih kuat.
Dorong Kemandirian dan Efisiensi
Menurut Wamendagri, tujuan utama di balik penurunan persentase dana transfer adalah untuk memacu pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran dan memastikan penyerapan yang lebih efisien dan maksimal.
Ia menyebut langkah ini sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal di tingkat lokal.
"Ya, ini kan dalam rangka sekali lagi, pemerintah pusat ingin agar daerah-daerah itu memiliki kapasitas fiskal yang kuat ya, kemudian melakukan proses efisiensi dan memastikan agar serapan maksimal," kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Bima menjelaskan bahwa angka penurunan 2,9 persen bukanlah keputusan sepihak.
Penghitungan besaran dana transfer ini telah melalui proses kalkulasi yang cermat dan dikoordinasikan secara intensif antara dua kementerian kunci, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola fiskal negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintah daerah.
Baca Juga: Akui Lonjakan PBB di 20 Daerah Naik 100 Persen Lebih, Wamendagri Bima Arya Bilang Begini
"Nah, semuanya tentu sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan dikoordinasikan juga Kementerian Dalam Negeri," ujarnya, menggarisbawahi landasan teknokratis dari kebijakan tersebut.
Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah pusat tidak tinggal diam.
Bima menambahkan bahwa Kemendagri saat ini terus melakukan pemetaan komprehensif untuk menganalisis kemampuan fiskal di setiap daerah.
Proses pemetaan ini krusial untuk mengidentifikasi daerah mana yang memerlukan perhatian khusus dan pembinaan lebih lanjut, serta daerah mana yang telah menunjukkan kinerja fiskal yang unggul dan dapat dijadikan model percontohan bagi wilayah lain.
"Hari ini kan kita juga masih terus melakukan pemetaan kemampuan kapasitas fiskal di daerah mana yang perlu kita cermati, mana yang kita perlu apresiasi untuk dijadikan inspirasi agar bisa dicontoh dari daerah lain," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan