Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah keras tudingan bahwa keputusan mereka untuk merahasiakan data ijazah calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dilatarbelakangi oleh isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa keputusan ini murni penyesuaian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan sama sekali tidak bertujuan melindungi pihak tertentu.

"Tidak ada yang dilindungi, karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan, ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak," tuturnya di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, dokumen seperti rekam medis dan ijazah memang termasuk informasi yang dikecualikan dan hanya bisa diakses atas izin yang bersangkutan atau keputusan pengadilan, sesuai amanat UU KIP.

"Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada 'aturan untuk dijaga kerahasianya,'" kata Afifuddin.

Saat didesak mengenai anggapan bahwa kebijakan ini muncul spesifik karena isu ijazah palsu Jokowi-Gibran, Afif kembali memberi bantahan tegas.

"Tidak ada, tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami." 

"Nah kami kan mengatur dokumen data yang dikami, sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena keputusan pengadilan," katanya.

Sebelumnya, KPU menjadi sorotan setelah keputusannya untuk tidak mengungkapkan data capres dan cawapres ke publik tanpa persetujuan, termasuk ijazah.

Baca Juga: Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah

KPU telah menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 pada 21 Agustus 2025.

Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Affifuddin ini menetapkan 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan, artinya tidak bisa dibuka tanpa persetujuan.

Beberapa dokumen tersebut meliputi fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, hingga fotokopi ijazah.