- Ancaman serangan kilat 'Political Blitzer' kini muncul.
- Serangan ini mengeksploitasi kerentanan ekonomi lewat media sosial.
- Aktivasi jaring peduli sosial diusulkan sebagai solusi darurat.
Suara.com - Sebuah istilah baru yang mengkhawatirkan kini masuk dalam leksikon politik Indonesia: Political Blitzer.
Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah serangan kilat politik yang bergerak cepat, tanpa bentuk, dan berpotensi melumpuhkan stabilitas nasional.
Peringatan keras ini datang dari Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menganalisis gelombang protes pada 25-31 Agustus 2025 sebagai manifestasi nyata dari ancaman tersebut.
Menurut aktivis 98 itu, Indonesia perlu segera membangun pertahanan sosial untuk menghadapi fenomena global yang ia sebut sebagai “Asian Blitzer”, sebuah pandemi gerakan politik kilat yang telah mengguncang Filipina, Malaysia, Bangladesh, hingga menjatuhkan rezim di Nepal.
"Jika kita perhatikan, setelah Arab Spring, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan oleh Asian Blitzer, gerakan kilat politik di Asia," ujar Haris, Selasa (16/9/2025).
Mantan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini menekankan, gerakan protes sosial ini telah menjadi "pandemi" yang menular secara global, bahkan hingga ke Australia, Perancis, dan Turki.
Anatomi 'Political Blitzer'
Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang memiliki kepemimpinan dan tujuan programatik yang jelas, political blitzer adalah monster yang berbeda. Gerakan ini, menurut Haris, sengaja dirancang untuk menjadi amorf dan liar.
"Gerakan ‘political blitzer’ tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder dan disobidience (ketidakpercayaan, kekacauan, dan pembangkangan)," jelasnya.
Baca Juga: Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
Dia menjelaskan, gerakan ini secara intens mengeksploitasi dua hal: kerentanan ekonomi masyarakat dan keresahan sosial yang dipicu oleh perilaku negatif pejabat.
Kedua 'bahan bakar' ini kemudian diledakkan menggunakan sentimen negatif yang disebar secara masif di media sosial dan sumber informasi terbuka (open source).
Haris menyoroti bagaimana pengalaman gerakan protes akhir Agustus lalu menunjukkan pola serangan yang simultan, cepat, dan mengkombinasikan aksi massa dengan perang informasi digital. Yang lebih mengerikan adalah dugaan penggunaan teknologi canggih di baliknya.
"Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data medsos. Jika kita perhatikan gerakan 25 - 31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial," ungkap Haris.
Solusi Jangka Pendek: Aktivasi Jaring Peduli Sosial
Lalu, bagaimana cara melawannya? Haris menegaskan perlunya jawaban cepat untuk mengamankan jalannya visi dan program strategis Presiden Prabowo.
"Jawaban jangka pendek yang kami maksud adalah untuk memitigasi isi kantong dan isi perut kelompok yang rentan secara ekonomi," katanya.
Solusi darurat yang ditawarkan adalah aktivasi segera jaring pengaman berlapis.
Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga, didesak untuk mempercepat realisasi jaring perlindungan sosial seperti paket stimulus ekonomi 8-4-5. Namun, itu tidak cukup.
"Kita harapkan juga pihak BUMN, swasta dan individu warga negara dapat bergotong royong untuk mengaktivasi jaring peduli sosial yang ditujukan kepada kelompok yang rentan secara ekonomi, namun tidak menjadi sasaran dari program jaring perlindungan sosial dari pemerintah," tegas Haris.
Langkah ini krusial karena kerentanan ekonomi inilah yang menjadi celah utama untuk dieksploitasi oleh para arsitek political blitzer.
Haris mengakui bahwa program-program fundamental Presiden Prabowo, seperti gagasannya melawan "kaum serakahnomic" yang menjarah kekayaan negara, sudah sangat tepat untuk menjawab akar masalah.
Namun, hasilnya tidak bisa dirasakan dalam sekejap. Di jeda waktu inilah, jaring peduli sosial menjadi benteng pertahanan pertama untuk mencegah chaos yang lebih besar.
Tag
Berita Terkait
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!