Angin Segar atau Jalan Pintas? Dosen UGM Bongkar Ironi di Balik Lonjakan Lowongan Kerja Luar Negeri

Suara.com - Pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin baru-baru ini mengenai terbukanya peluang kerja di luar negeri membawa angin segar. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan masalah mendasar dalam struktur ketenagakerjaan tanah air yang belum terurai.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM, Dian Fatmawati, menilai fenomena ini bukan sekadar kabar baik, melainkan cerminan kondisi sosial-ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, antusiasme pemerintah mendorong penempatan pekerja migran tak bisa dilepaskan dari stagnasi penciptaan lapangan kerja formal yang sudah lama menjangkiti Indonesia.

Kondisi ini diperparah dengan dominasi jumlah pekerja informal yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal.

"Sebenarnya kalau di Indonesia itu, upaya untuk penciptaan lapangan kerja di informal employment sector, itu sebenarnya sudah dari dulu, itu kan rendah ya," kata Dian saat dihubungi Suara.com, Rabu (19/11/2025).

Akibat sulitnya menciptakan lapangan kerja domestik, pemerintah dinilai cenderung memprioritaskan pengurangan angka pengangguran melalui cara tercepat yang tersedia, salah satunya lewat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Jadi memang segala upaya yang mungkin dilihat sebagai peluang kerja bagi masyarakat itu mungkin didorong," kata dia.

Gelombang pengangguran generasi muda dan badai PHK massal yang terjadi sejak awal 2025 menjadi pendorong kuat situasi ini.

Dian menyebut pengiriman PMI akhirnya menjadi solusi jangka pendek yang logis bagi pemerintah demi rapor kinerja.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Acara Bedah Buku

"Mungkin bisa dilihat sebagai solusi jangka pendek juga ya, kalau pengiriman pekerja migran, karena yang seperti tadi awal saya sampaikan, soalnya KPI-nya pemerintah kan mengurangi pengangguran," ungkapnya.

Dian menganalisis bahwa peluang kerja di luar negeri meningkat signifikan karena faktor eksternal. Negara-negara maju seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, hingga Australia kini menghadapi aging population (penuaan penduduk) yang serius.

Penurunan angka kelahiran memaksa negara-negara tersebut membuka akses lebih mudah bagi tenaga kerja asing terampil untuk mengisi kekosongan tenaga kerja produktif.

Tak kalah penting adalah faktor disparitas upah. Masalah upah layak di Indonesia—seperti contoh kasus di Jogja dengan UMR rendah namun inflasi kebutuhan pokok tinggi—membuat tawaran gaji di luar negeri semakin menggiurkan.

Pentingnya Peta Jalan, Bukan Asal Kirim

Dian menekankan, jika pemerintah serius ingin memaksimalkan peluang ini, persiapan harus dilakukan secara matang. Strategi nasional tidak boleh berhenti pada pemetaan lowongan kerja, tetapi harus mencakup perlindungan keamanan, pemahaman hak, dan yang terpenting: pemetaan keterampilan (skill).

"Jadi mungkin yang ditangkap itu harusnya tidak hanya mapping jenis pekerjaannya apa yang tersedia di luar negeri, tapi juga termasuk mapping kira-kira skill apa yang dibutuhkan, yang harus disiapkan oleh tenaga kerja di Indonesia sebelum bisa berangkat ke luar negeri itu satu," tuturnya.

Untuk jangka panjang, Dian menegaskan Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada ekspor tenaga kerja.

Diperlukan arah pembangunan industri yang jelas untuk menyerap tenaga kerja di dalam negeri.

Ia mengkritik fokus pemerintah yang selama ini hanya menonjolkan sektor pertambangan dan hilirisasi, yang nyatanya tidak menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

"Kira-kira kita mau industri yang berkembang atau yang mau kita jadikan industri, yang mau kita prioritaskan itu apa. Karena selama ini kan mungkin belum ada ya kira-kira dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketenagakerjaan di Indonesia," ujarnya.

"Industri-industri apa sih yang sesungguhnya itu bisa berkembang di Indonesia gitu ya. Apa blueprint strateginya apa," Dian menambahkan.

Menutup analisanya, Dian menyoroti lemahnya kebijakan perlindungan pekerja domestik.

Ia mendesak pemerintah lebih aktif mempersulit mekanisme pemecatan karyawan agar gelombang pengangguran tidak semakin besar.

"Harusnya ada kebijakan yang menghambat atau misalnya mempersulit perusahaan untuk bisa PHK supaya unemployment-nya bisa ditekan," tegasnya.

Dengan perbaikan upah layak dan proteksi kerja yang kuat di dalam negeri, diharapkan masyarakat tidak lagi melihat migrasi kerja sebagai satu-satunya jalan keluar untuk bertahan hidup.