- Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh militer AS pada 3 Januari 2025, pasca serangan udara presisi yang dipimpin Donald Trump.
- Penangkapan didasarkan pada dakwaan Departemen Kehakiman AS mengenai keterlibatan Maduro dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional sejak 2020.
- Operasi tersebut didukung blokade laut oleh 15.000 personel AS dan memicu reaksi global, termasuk kecaman tegas dari China.
Sebelum serangan udara dimulai, AS telah "mengunci" Venezuela dari laut.
Sebanyak 15.000 personel militer dikerahkan di perairan Karibia untuk memutus jalur logistik. Per 30 Desember, 11 kapal perang raksasa, termasuk kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford, telah bersiaga di posisi tempur.
Armada ini diperkuat oleh kapal perusak rudal berpemandu, kapal penjelajah, hingga kapal serbu amfibi, menciptakan blokade yang tak tertembus.
4. Dominasi Teknologi: Duel yang Tidak Seimbang
Analisis intelijen mengungkap bahwa militer Venezuela sama sekali tidak berdaya menghadapi keunggulan teknologi siluman (stealth) AS.
Dengan kesenjangan alutsista yang drastis, militer AS mampu melepaskan serangan presisi tinggi tanpa hambatan berarti. Pertahanan udara Venezuela runtuh dalam waktu singkat, membuktikan bahwa keberanian personel saja tidak cukup melawan keunggulan teknologi tempur modern.
5. Dunia Terbelah: Protes Keras China dan Diplomasi Indonesia
Reaksi keras datang dari Beijing. Pemerintah China secara resmi mengecam intervensi sepihak ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Mereka mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro, menjamin keselamatannya, dan menghentikan upaya penggulingan kekuasaan secara paksa.
Baca Juga: Berhasil Tumbangkan Nicolas Maduro, Donald Trump Ambil Alih Minyak Venezuela
Di sisi lain, Indonesia mengambil posisi yang lebih moderat namun tegas. Jakarta secara konsisten mendorong agar konflik ini diselesaikan di meja perundingan demi keamanan warga sipil.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.
Reporter: Dinda Pramesti K
Berita Terkait
-
Krisis Venezuela-Amerika Serikat dan Persimpangan Kebijakan FIFA Imbas Ulah sang Anak Emas
-
AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia
-
Runtuhnya Rezim Maduro dan Babak Baru Kendali Amerika Serikat di Venezuela
-
Berhasil Tumbangkan Nicolas Maduro, Donald Trump Ambil Alih Minyak Venezuela
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina