- Presiden AS Donald Trump meminta tujuh negara sekutu mendukung pengamanan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz.
- Selat Hormuz, yang krusial bagi energi global, terancam akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran.
- Jepang dan Australia menolak mengirim kapal angkatan laut, sementara Korea Selatan masih berkoordinasi dengan Washington.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk membantu mengamankan jalur pelayaran strategis Strait of Hormuz.
Permintaan itu disampaikan ketika konflik antara AS dan Israel melawan Iran memasuki pekan ketiga.
Donald Trump mengatakan pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara untuk meminta dukungan keamanan di selat tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang sudah dihubungi.
Dalam unggahan sebelumnya di media sosial, Trump menyatakan harapannya agar beberapa negara besar seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan United Kingdom dapat ikut ambil bagian dalam upaya pengamanan tersebut.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut sempit yang berada di antara Iran dan Oman.
Kawasan ini sangat penting bagi perdagangan energi global karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati rute tersebut.
Ketegangan yang meningkat membuat Iran secara efektif menutup jalur tersebut, sehingga memicu gangguan besar pada pasokan energi dunia.
Sejumlah negara yang disebut dalam wacana pengamanan ini mulai memberikan tanggapan.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi mengatakan negaranya belum memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah.
Baca Juga: Batal Ambil Suaka di Australia, Keluarga Kapten Timnas Putri Iran Diduga Diintimidasi
“Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum,” kata Takaichi kepada parlemen pada 16 Maret dikutip dari Strait Times.
Sementara itu, pemerintah Australia juga menyampaikan sikap serupa. Menteri kabinet yang mewakili pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, yakni Catherine King menegaskan negaranya tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz.
“Kami tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Kami tahu betapa pentingnya hal itu, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta dari kami atau yang kami bantu,” kata King dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah ABC.
Dari Korea Selatan, kantor kepresidenan menyatakan masih akan berkoordinasi dengan Washington sebelum mengambil keputusan.
“Kami akan berkomunikasi erat dengan AS mengenai masalah ini dan akan mengambil keputusan setelah peninjauan yang cermat,” demikian pernyataan kantor kepresidenan pada 15 Maret.
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan telah membahas situasi di Selat Hormuz dengan Trump.
Berita Terkait
-
Presiden AS Donald Trump: Setelah Iran Selesai, Selanjutnya Kuba
-
Iran Ringkus 500 Mata-mata Musuh, Terlibat Bocorkan Data Serangan Pasca Gugurnya Khamenei
-
Harga Minyak Dunia Mendidih Lagi, Kembali Dibanderol USD 100/Barel
-
Jebakan Iran di Pulau Kharg, Serangan AS Justru Bisa Picu 'Kiamat' Ekonomi Barat
-
Dunia Wajib Was-was! Nafsu Trump Bikin 440 Kg Uranium Terkubur di Bawah Fasilitas Nuklir
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga