PBB Kutuk Serangan Israel di Lebanon yang Tewaskan Warga Sipil, Risiko Gagalkan Gencatan Senjata

Suara.com - Serangan besar-besaran Israel di Lebanon pada 8 April 2026 tidak hanya menewaskan ratusan warga sipil, tetapi juga memicu kekhawatiran baru di level global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai eskalasi ini berpotensi merusak momentum gencatan senjata yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, menyampaikan kecaman keras atas serangan yang menghantam berbagai wilayah di Lebanon dan menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar, termasuk anak-anak, serta kerusakan infrastruktur.

“Sekretaris Jenderal dengan tegas mengutuk serangan besar-besaran oleh Israel di seluruh wilayah Lebanon pada 8 April yang mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan terluka,” kata Dujarric dalam pernyataan resmi, ditulis Jumat (10/4/2026).

PBB tidak hanya menyoroti jumlah korban, tetapi juga pola serangan yang berdampak langsung pada wilayah sipil.

Dalam pernyataan itu, Sekjen menilai meningkatnya korban sipil sebagai situasi yang sangat memprihatinkan.

Dujarric juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Lebanon, seraya menekankan pentingnya pemulihan bagi para korban luka di tengah sistem kesehatan yang tertekan.

Namun, sorotan utama PBB bukan semata pada dampak kemanusiaan.

Di saat bersamaan, kawasan tengah berada dalam fase sensitif setelah diumumkannya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Awan Gelap Gencatan Senjata Perang AS - Iran

Aktivitas militer yang masih berlangsung di Lebanon dinilai berisiko menggagalkan upaya deeskalasi tersebut.

“Seiring dengan pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, aktivitas militer yang masih berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata tersebut serta upaya menuju perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Dujarric.

PBB kembali menyerukan penghentian segera permusuhan. Dalam konteks ini, organisasi internasional tersebut menegaskan bahwa hukum internasional, termasuk hukum humaniter, tidak bisa dinegosiasikan.

“Warga sipil dan objek sipil harus dilindungi setiap saat, dan serangan yang ditujukan kepada mereka tidak dapat diterima,” tegasnya.

Lebih jauh, Sekretaris Jenderal PBB menilai pendekatan militer tidak akan menyelesaikan konflik yang terus berulang di kawasan tersebut. Jalur diplomasi kembali didorong sebagai satu-satunya opsi yang realistis.

“Tidak ada solusi militer untuk konflik ini,” kata Dujarric.