- Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan bersinergi memberantas penyelundupan sebelum bertolak ke Rusia.
- Mandat tersebut memprioritaskan penindakan terhadap penyelundupan migas bersubsidi yang menyebabkan kerugian besar bagi anggaran pendapatan negara.
- Kapolri menerima kepercayaan penuh untuk memimpin upaya penegakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan publik.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.
Instruksi itu ditujukan kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk bersinergi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).
Dalam pernyataannya, Prabowo secara spesifik menekankan peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima mandat utama.
Boni Hargens menilai penunjukan itu sebagai sinyal kuat kepercayaan presiden terhadap institusi Polri.
Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan sekadar penugasan teknis, tetapi juga pengakuan atas kapasitas dan loyalitas kepolisian.
“Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara,” ujar Hargens, Senin (13/4/2026).
Boni Hargens menegaskan, mandat langsung dari presiden memperkuat legitimasi Polri untuk bertindak tegas di lapangan.
Hal ini penting terutama dalam menghadapi jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki kekuatan finansial besar.
Baca Juga: Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
Menurut Hargens, fokus penanganan saat ini mencakup penyelundupan minyak dan gas bersubsidi yang sangat rentan disalahgunakan.
Sektor ini berdampak langsung pada anggaran subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Polri telah dan terus menjalankan perintah presiden dengan fokus pada penanganan tindak pidana penyelundupan minyak dan gas bersubsidi,” tegasnya.
Boni menambahkan, penyelundupan BBM bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi kompleks karena melibatkan jaringan luas, oknum lintas level, hingga koneksi lintas negara.
Dalam konteks ini, Polri dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.
“Polri, dengan kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasionalnya, menjadi ujung tombak dalam memutus rantai penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Hargens.
Berita Terkait
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Kejagung Ungkap Alasan Kortastipidkor Polri Datangi Gedung Bundar Bawa Koper Pink, Ada Apa?
-
Hanya Jawab Singkat, Begini Respons Kapolri Usai Dikritik Mahfud MD Soal Kasus Febrie
-
Siap Diresmikan Prabowo, LRT Jakarta Rute Manggarai Beroperasi Agustus 2026!
-
Kelanjutan Nasib JPO Tendean: Dibongkar Usai Rusak Parah, Ganti Rugi Miliaran Rupiah Masih Gelap
-
Masih Ada yang Belum Terjerat! KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pihak Don Ritto Klaim Uang Sitaan di Cafe de'Clan untuk Bangun Pelabuhan, Bukan Terkait Korupsi
-
Sering Picu Demo, 10 Undang-Undang Ini Tengah Dievaluasi oleh Kementerian HAM
-
Buntut Kasus Eks Jampidsus Febrie, Analis Desak Kapolri hingga Menhan Mundur Berjamaah
-
Bukan Candaan! Iseng Teror Bom Sekolah Saat MPLS, MY Terancam 20 Tahun Penjara
-
KPK Dalami Fakta Sidang soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Juta ke Gus Miftah