“Kita membutuhkan gambaran lengkap tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kita. Ini bukan hanya tentang sistem hukum atau aspek sains, tetapi juga populasi yang rentan,” ujarnya.
Usulan Kenaikan Muka Laut Masuk Kategori Bencana
Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah, menjelaskan salah satu rekomendasi utama dari penelitian tersebut adalah perlunya revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah perlu diakui sebagai bentuk bencana agar pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan mitigasi, adaptasi, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Usulan tersebut muncul karena ancaman yang dihadapi masyarakat pesisir bersifat perlahan namun terus berlangsung, sehingga sering kali tidak mendapatkan respons yang sama seperti bencana yang terjadi secara tiba-tiba.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan perubahan iklim perlu dilihat sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia,” katanya.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak krisis iklim tidak hanya diukur dari kerusakan lingkungan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakat yang hidup di wilayah paling rentan.
Penulis: Natasha Suhendra
Baca Juga: Sebelum Insentif Kendaraan Listrik Dicabut, Muncul Sejumlah Opsi Pendapatan Daerah
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ke Mana Febrie Adriansyah Setelah Penggeledahan Besar-besaran? Kejagung: Jangan Tanya Saya!