Inovasi Urban Farming Keluarga, Agar Peternak Kecil Tidak Tergilas 'Oligarki Ayam'

Suara.com - Pemerintah tengah menyiapkan terobosan dengan menggelontorkan kredit senilai Rp20 triliun dari dana Danantara, khusus untuk pengembangan peternakan ayam.

Suntikan dana masif ini bukan sekadar angka, melainkan amunisi strategis untuk mempercepat terwujudnya mimpi besar menuju kemandirian pangan nasional.

Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pasokan protein hewani bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah.

Dukungan pembiayaan yang besar ini dinilai tepat karena dapat meningkatkan kapasitas produksi peternak, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga ayam di pasar, serta membantu pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala modal.

Jika dijalankan dengan baik, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Selain itu, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan pangan, sehingga menjadi pondasi kuat bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Meskipun terlihat menjanjikan, kebijakan penyediaan kredit Rp20 triliun untuk sektor peternakan ayam juga menimbulkan kekhawatiran.

Besarnya alokasi dana berpotensi menimbulkan risiko jika penyalurannya tidak diawasi secara ketat.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa skema kredit besar sering kali tidak tepat sasaran, cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar, dan menyulitkan peternak kecil yang memiliki keterbatasan jaminan serta akses informasi.

Baca Juga: Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG

Selain itu, fokus yang terlalu besar pada satu komoditas, yaitu ayam, dapat menciptakan ketergantungan dan melemahkan diversifikasi pangan hewani lain seperti ikan, sapi, atau unggas alternatif.

Bila tidak dikelola secara hati-hati, program ini berisiko menimbulkan oversupply, jatuhnya harga di tingkat peternak, serta menambah beban APBN apabila tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan.

Prioritas Perbaikan

Agar program ini berhasil dan memberikan manfaat maksimal, sejumlah langkah perbaikan dapat dipertimbangkan.

Pertama, prioritaskan peternak kecil dan UMKM. Skema kredit harus dirancang inklusif, mudah diakses, dan tidak terlalu membebani peternak kecil dengan persyaratan yang sulit dipenuhi.

Kedua, perkuat sistem pengawasan dan transparansi. Pemerintah perlu memastikan distribusi dana tepat sasaran, dengan mekanisme pelaporan publik dan evaluasi berkala agar anggaran terserap efektif dan bebas dari penyimpangan.