Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penataan akses kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur selesai pada tahun ini.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan untuk penataan kawasan seperti trotoar, jembatan, pedestrian, memperhatikan aspek estetika, karena berada di kawasan heritage Candi Borobudur dan harus ada semacam persetujuan dari Unesco.
"Tetapi pada prinsipnya paket pekerjaan tadi targetnya selesai tahun ini," ujar Hedy Rahadian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
Menurut Hedy, dukungan infrastruktur non-tol dilakukan dengan meningkatkan kualitas jaringan jalan menuju standar, termasuk penataan akses untuk koridor utama Candi Borobudur, baik dari arah Yogyakarta, Semarang, maupun Kulon Progo.
Dalam mendukung peningkatan konektivitas DPSP Borobudur, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin, rehabilitasi trotoar dan drainase serta pembangunan jembatan.
Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY, Ditjen Bina Marga menyelesaikan 4 paket pekerjaan penanganan jalan dan jembatan dengan nilai kontrak Rp178,8 miliar.
Empat paket pekerjaan telah diserahterima yakni preservasi Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan sepanjang 8,50 kilometer dan jembatan sepanjang 154,7 meter, preservasi Jalan Keprekan - Muntilan - Salam sepanjang 8,59 kilometer dan jembatan 14 meter, preservasi Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem-Prambanan sepanjang 2,4 kilometer dan jembatan sepanjang 87,9 meter serta pelebaran Jalan Sentolo - Nanggulan – Dekso sepanjang 15,6 kilometer.
Peningkatan jaringan jalan DPSP Borobudur dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp127 miliar digunakan untuk rehabilitasi Jalan DPSP Borobudur sepanjang 24,4 kilometer, preservasi Jalan Keprekan Borobudur sepanjang 12,8 kilometer, dan melanjutkan pembangunan Jembatan Kali Progo sepanjang 160 meter.
Selain non tol, Kementerian PUPR tengah menyiapkan jaringan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 kilometer.
Baca Juga: Rektor Untirta Minta Bonus Tambahan, Jokowi Langsung Janjikan Ini
"Saat ini sudah PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) dan ada exit di Palbapang yang nanti akan bisa mempermudah wisatawan menuju Borobudur," kata Hedy Rahadian.
Kementerian PUPR juga mendapat tugas tambahan untuk menangani jaringan jalan di kawasan Badan Otorita Borobudur di sekitar Pasar Pono. Namun penanganannya baru dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tiga hal yakni ada instruksi Menteri PUPR, diusulkan lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan kelengkapan dokumen-dokumen kelayakan. [Antara]
Berita Terkait
-
Syarat Mengajukan Rumah Subsidi Pemerintah, Luasnya Hanya 14 Meter?
-
Kebakaran LA: Kerugian Capai Rp2.200 T, Lampaui Anggaran Infrastruktur Prabowo!
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Pembangunan Shelter Tsunami Lombok Utara
-
Viral Dokter Koas Dipukuli, Harta Kekayaan Ayah Mahasiswa yang Diduga Penyebab Pemukulan Disorot
-
Dokter Koas di Palembang Dianaya, Diduga Perkara Anak Pejabat Kementerian PUPR
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?