Suara.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan oleh nasabah terkait penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI).
"BSI masih sangat likuid, tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan terkait penarikan dana ini," kata Dian dalam konferensi pers Dewan Komisioner OJK Bulanan Mei 2024 di Jakarta, awal pekan ini.
Menurut Dian, penarikan dana dari bank adalah hal yang biasa selama bank memiliki kecukupan dana. Manajemen likuiditas dan risiko harus tetap dipertahankan.
Dian menambahkan bahwa masalah antara BSI dan Muhammadiyah merupakan tanggung jawab manajemen dan pemegang saham untuk menjelaskan kepada publik. OJK mendorong kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi.
Dian berharap isu ini dapat segera diselesaikan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara nasabah dan bank.
Secara umum, Dian memastikan bahwa bank syariah di Indonesia berada di jalur yang tepat, termasuk dalam penerapan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI).
OJK dan pemerintah berharap perkembangan perbankan syariah akan semakin cepat. OJK telah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2023 tentang pemisahan unit usaha syariah (UUS), dengan harapan munculnya bank syariah besar lainnya selain BSI.
“Kalau sendirian seperti ini (hanya BSI dengan size yang besar), karena kalau apapun yang terjadi seperti apa yang terjadi sekarang (soal penarikan dana Muhammadiyah), jadi menjadi bahan sorotan utama," kata dia.
"Sebetulnya bank syariah bukan cuma BSI, tetapi sebetulnya banyak bank syariah lain. Tetapi karena size yang berbeda sendiri, tentu persoalan yang terkait dengan BSI menjadi persoalan kita,” lanjut Dian, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Usai Dana Muhammadiyah Ditarik, Gimana Nasib BSI? Ini Kata OJK
Diwartakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke beberapa bank syariah lain.
Menanggapi hal itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas pada Rabu (5/6/2024) mengungkapkan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak di BSI, sementara penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).
Anwar juga telah menegaskan, Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh sebab itu, organisasi Islam itu terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.
Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam.
Perseroan juga akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” kata Wisnu.
Berita Terkait
-
Prabowo Presiden, Kader Kawakan Gerindra Mulai Bagi-bagi Jabatan Kursi Komisaris BUMN
-
Intip Gaji Felicitas Tallulembang, Kader Gerindra Jadi Komisaris BSI Kini Kehilangan Dana Muhammadiyah
-
Segini Mewahnya Mobil Felicitas Talullembang, Komisaris BSI yang Viral Usai Muhammadiyah Tarik Dana Triliunan
-
OJK Minta BSI Jika Ada "Miskom" dengan Muhammadiyah Segera Diselesaikan
-
Usai Dana Muhammadiyah Ditarik, Gimana Nasib BSI? Ini Kata OJK
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?