Suara.com - Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sudah menjadi standar nasional untuk transaksi non tunai di Indonesia.
Sejak QRIS resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia, penggunaannya terus meningkat dan mempermudah transaksi di berbagai sektor.
Dikutip dari berbagai sumber, Bank Indonesia mengembangkan QRIS untuk menjawab permasalahan banyaknya kode QR yang berbeda-beda dari tiap penyedia layanan pembayaran elektronik atau dompet digital (e-wallet).
Sebelum QRIS, konsumen maupun pedagang dihadapkan pada kerumitan: satu toko harus memasang banyak stiker QR, dan pelanggan harus memiliki beberapa aplikasi dompet digital untuk bisa bertransaksi.
Untuk mengatasi fragmentasi sistem ini, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menciptakan satu sistem standar nasional yang mampu mengakomodasi berbagai penyedia jasa.
Dengan adanya QRIS, cukup satu kode untuk menerima pembayaran dari semua platform pembayaran digital yang telah terintegrasi.
Sejarah Awal Mula QRIS
QRIS mulai diperkenalkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan HUT ke-74 Republik Indonesia, dan mulai efektif diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2020.
Peluncuran ini menjadi bagian dari implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang digagas oleh Bank Indonesia sejak Mei 2019.
Gubernur BI saat itu, Perry Warjiyo, menjadi salah satu tokoh penting yang mendorong modernisasi sistem pembayaran digital melalui QRIS.
Sistem ini dibangun dengan mengacu pada standar global EMVCo (Europay, Mastercard, dan Visa), yang menjamin keamanan dan interoperabilitas transaksi.
Menariknya, teknologi QR Code yang menjadi dasar QRIS awalnya diciptakan oleh Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave, Jepang, pada 1994, untuk kebutuhan pelacakan suku cadang otomotif.
Namun, seiring perkembangan teknologi, QR Code pun diadopsi secara luas ke sektor finansial, termasuk dalam pengembangan sistem pembayaran digital Indonesia.
Keunggulan QRIS
Sebagai sistem pembayaran nontunai, QRIS memberikan sejumlah keunggulan yang membuatnya populer di kalangan pengguna dan pelaku usaha:
Tag
Berita Terkait
-
Cadangan Devisa Indonesia Meroket Tembus Rp2.629 Triliun di Akhir Tahun 2025
-
Diganti per 1 Januari, Simak Perbedaan JIBOR dan INDONIA
-
Ganti Jibor dengan INDONIA, BI Mau Buat Pasar Keuangan Lebih Transparan
-
Menkeu Purbaya Bisa Tarik Surplus BI demi Kebutuhan APBN
-
Digitalisasi Pembayaran, Jurus Pramono Anung Berantas Copet dan Preman di Pasar Jakarta
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif