Tumbuh Melambat, Begini Langkah Bank Indonesia Kelola Utang Luar Negeri Indonesia

Suara.com - Bank Indonesia (BI) memastikan utang Indonesia masih terkendali. 

Adapun, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat. 

Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar 431,9 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 7.160 triliun.  

Utang ini  secara tahunan tumbuh 2,0 persen (yoy), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen (yoy) pada Juli 2025.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

" Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025 yaitu 29,9 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN.," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta,  Kamis (16/10/2025).

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. 

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," jelasnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Makin Bengkak, Tembus Rp 7.160 Triliun

Sebagai informasi, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar 213,9 miliar Dolar AS, tumbuh sebesar 6,7 persen (yoy). 

Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025. 

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. 

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2 persen).

Kemudian, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7 persen), Konstruksi (12,3 persen), Transportasi dan Pergudangan (9,0 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0 persen).