Suara.com - Greenpeace Sea Indonesia menyatakan investor asing sektor perkebunan terlibat dan mereka harus ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Sebanyak 80 persen titik-titik api berada di kawasan perkebunan sawit skala besar, sementara 20 persen ada di lahan-lahan milik petani, jadi penanganan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran harus fokus," kata Kepala Greenpeace Sea Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Selama ini, perusahaan perkebunan skala besar membuka lahan perkebunan baru dengan membakar, karena sistem membakar merupakan cara yang mudah dan murah biaya, katanya.
"Selama ini, apabila terjadi kebakaran hutan selalu disalahkan petani, sementara pemilik perusahaan perkebunan ini tidak tersentuh yang telah melakukan pembakaran lahan ribuan hektare," ujarnya.
Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan ini, seperti pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, karena selama ini hanya petani atau buruh perusahaan itu yang ditangkap dan diadili.
"Seharusnya yang ditangkap dan bertanggung jawab pemilik perusahaan perkebunan ini, karena masih lemahnya sistem penegakan hukum ini," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagian besar perusahaan perkebunan di Indonesia milik investor dari Malaysia dan Singapura, misalnya, perusahaan raksasa April Group, Sinarmas, Willmart berkantor di Singapura dan Malaysia.
"Seharusnya pemilik perusahaan ini peduli dan berperan mengantisipasi asap hasil kebakaran hutan ini, jangan hanya komplain saat asap masuk ke wilayah mereka, tetapi mereka tidak tahu jika asap tersebut berasal dari perkebunan sawit yang ada di Riau, Jambi, Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Saat 'Luka Bakar' Gambut Sumatra Selatan Coba Disembuhkan Lewat Solusi Alam
-
Cara Efektif Mencegah Kebakaran Saat Kemarau Panjang
-
NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla, Perkuat Kesiapsiagaan di Tambang Indonesia Timur
-
Kebakaran Hutan Dunia Meningkat Tajam, Dampak Ekonomi dan Risiko Kemanusiaan Kian Parah
-
Badai Api Mengguncang Bumi: Tantangan Baru Ilmuwan di Era Pemanasan Global
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
Terkini
-
Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
Jakarta Tambah 40 e-TLE Handheld Presisi, Polisi Perluas Penindakan Digital di Jalan Raya
-
Walhi Ungkap Parahnya Bencana Ekologis Aceh Tamiang, Negara Baru Hadir Sepekan Kemudian
-
DPR Sesalkan Insiden Guru-Murid Saling Serang di Jambi: Sekolah Bukan Arena Tinju!
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
-
Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Polisi Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Lubis, Bagaimana dengan Roy Suryo?