Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [suara.com/Meg Phillips]
Komisi Pemberantasan Korupsi memuji keberanian Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu mengedepankan keterbukaan dalam merancang anggaran pemerintah. Sikap Ahok diakui telah menginspirasi lembaga antirasuah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan duit negara.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
Menurut Pahala tidak semua gubernur di Nusantara punya keberanian seperti Ahok.
"Nggak semua Gubernur seberani Gubernur DKI Jakarta," kata Pahala.
Itu sebabnya, KPK berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan anggaran sampai implementasinya.
Pada hari ini, KPK menerima kedatangan tiga sekretaris daerah yang ingin konsultasi tentang bagaimana cara mencegah korupsi APBD. Ketiga pejabat yang hari ini berkunjung ke Rasuna Said adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Giliran berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
Komentar
Berita Terkait
-
Ide Dewan Pengawas, Natalia: Cari Pimpinan KPK Saja Setengah Mati
-
Jokowi Tegaskan Revisi UU KPK Harus Menguatkan, Bukan Sebaliknya
-
Gerindra Senang, Demokrat Ikut Tolak Revisi UU KPK
-
Ketua Baleg Jelaskan Kenapa Rapat Paripurna Revisi UU KPK Ditunda
-
Kredibilitas DPR Rendah, TII: Kami Lawan Revisi UU KPK
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia
-
3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo
-
Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet
-
Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum
-
Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'