Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [suara.com/Meg Phillips]
Komisi Pemberantasan Korupsi memuji keberanian Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu mengedepankan keterbukaan dalam merancang anggaran pemerintah. Sikap Ahok diakui telah menginspirasi lembaga antirasuah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan duit negara.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
Menurut Pahala tidak semua gubernur di Nusantara punya keberanian seperti Ahok.
"Nggak semua Gubernur seberani Gubernur DKI Jakarta," kata Pahala.
Itu sebabnya, KPK berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan anggaran sampai implementasinya.
Pada hari ini, KPK menerima kedatangan tiga sekretaris daerah yang ingin konsultasi tentang bagaimana cara mencegah korupsi APBD. Ketiga pejabat yang hari ini berkunjung ke Rasuna Said adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Giliran berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
Komentar
Berita Terkait
-
Ide Dewan Pengawas, Natalia: Cari Pimpinan KPK Saja Setengah Mati
-
Jokowi Tegaskan Revisi UU KPK Harus Menguatkan, Bukan Sebaliknya
-
Gerindra Senang, Demokrat Ikut Tolak Revisi UU KPK
-
Ketua Baleg Jelaskan Kenapa Rapat Paripurna Revisi UU KPK Ditunda
-
Kredibilitas DPR Rendah, TII: Kami Lawan Revisi UU KPK
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil
-
Sambil Menangis, Kepala BGN Ungkap Kekecewaan: Saya Tak Tega, Niat Baik Prabowo Dikhianati
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Komunitas Muratara Bernafas: Penertiban PETI Percuma Tanpa Penataan Wilayah dari Pemerintah
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?