Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [suara.com/Meg Phillips]
Komisi Pemberantasan Korupsi memuji keberanian Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu mengedepankan keterbukaan dalam merancang anggaran pemerintah. Sikap Ahok diakui telah menginspirasi lembaga antirasuah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan duit negara.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
Menurut Pahala tidak semua gubernur di Nusantara punya keberanian seperti Ahok.
"Nggak semua Gubernur seberani Gubernur DKI Jakarta," kata Pahala.
Itu sebabnya, KPK berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan anggaran sampai implementasinya.
Pada hari ini, KPK menerima kedatangan tiga sekretaris daerah yang ingin konsultasi tentang bagaimana cara mencegah korupsi APBD. Ketiga pejabat yang hari ini berkunjung ke Rasuna Said adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Giliran berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
Komentar
Berita Terkait
-
Ide Dewan Pengawas, Natalia: Cari Pimpinan KPK Saja Setengah Mati
-
Jokowi Tegaskan Revisi UU KPK Harus Menguatkan, Bukan Sebaliknya
-
Gerindra Senang, Demokrat Ikut Tolak Revisi UU KPK
-
Ketua Baleg Jelaskan Kenapa Rapat Paripurna Revisi UU KPK Ditunda
-
Kredibilitas DPR Rendah, TII: Kami Lawan Revisi UU KPK
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut
-
Roy Suryo Sindir Keras Acara UGM yang Dihadiri Menteri Sepi Peminat: Ini Karma Bela Ijazah Jokowi!
-
Dokter Tifa Bongkar Cuitan Akun Fufufafa Soal 'Lulusan SMP Pengen Mewah': Ndleming!
-
Mardiono Tinggalkan Arena Muktamar Usai Disoraki, Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP