Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [suara.com/Meg Phillips]
Komisi Pemberantasan Korupsi memuji keberanian Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang selalu mengedepankan keterbukaan dalam merancang anggaran pemerintah. Sikap Ahok diakui telah menginspirasi lembaga antirasuah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah penyimpangan duit negara.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
"Betul banget itu, persis (berawal dari laporan Ahok)," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Laporan Ahok yang dimaksud Pahala ialah laporan dugaan penyimpangan APBD Perubahan tahun 2014 yang kemudian dikenal sebagai "dana siluman" senilai Rp12,1 triliun. Kasus ini kemudian menyeret sejumlah pejabat pemerintah Jakarta menjadi tersangka.
Menurut Pahala tidak semua gubernur di Nusantara punya keberanian seperti Ahok.
"Nggak semua Gubernur seberani Gubernur DKI Jakarta," kata Pahala.
Itu sebabnya, KPK berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan anggaran sampai implementasinya.
Pada hari ini, KPK menerima kedatangan tiga sekretaris daerah yang ingin konsultasi tentang bagaimana cara mencegah korupsi APBD. Ketiga pejabat yang hari ini berkunjung ke Rasuna Said adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Giliran berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
Komentar
Berita Terkait
-
Ide Dewan Pengawas, Natalia: Cari Pimpinan KPK Saja Setengah Mati
-
Jokowi Tegaskan Revisi UU KPK Harus Menguatkan, Bukan Sebaliknya
-
Gerindra Senang, Demokrat Ikut Tolak Revisi UU KPK
-
Ketua Baleg Jelaskan Kenapa Rapat Paripurna Revisi UU KPK Ditunda
-
Kredibilitas DPR Rendah, TII: Kami Lawan Revisi UU KPK
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi
-
Prabowo Tidak Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolri, Ini Alasannya
-
Pertemuan Prabowo dengan Taipan Dikritik: Kontradiktif dengan Semangat Lawan Oligarki!
-
Bukan Inisiatif Prabowo, Ahmad Khozinudin Sebut 5 Pengusaha Panik dan Minta Ketemu
-
Gus Ipul Desak Wali Kota Denpasar Tarik Ucapan Dinilai Menyesatkan Publik
-
Sarmuji Tegas ke Kader Golkar: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk di Koalisi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik