Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi pernyataan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
Djarot menilai bahwa parkir berbasis elektronik banyak memiliki manfaat dibanding parkir liar.
Pertama kata Djarot, parkir berbasis elektronik dapat mencegah adanya pungutan liar atau korupsi.
"Supaya apa? supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak ada korupsi, sistem parkir seperti itu, juga mengurangi itu, " ujar Djarot di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).
Tak hanya itu, Djarot menuturkan adanya kepastian tarif parkir bagi pengendara.
Kemudian kata Djarot, dengan adanya parkir berbasis elektronik juga dapat memberikan pendapatan lebih kepada juru parkir.
"Kemudian ada jaminan bagi juru parkir, karena juru parkir akan bisa-bisa digaji dua kali sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti itu, kita bisa deteksi betul uang yang dari masyarakat itu bisa (masuk APBD). Berapa yang kau membayar masuk dalam pendapatan daerah," kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu pun mengatakan parkir berbasis elektronik, untuk mencegah adanya perebutan lahan parkir di masyarakat.
"Kenapa kita rubah dengan cara seperti ini kalau dulu sistem manual kan frontal, saya tahu jaman dulu kan lan parkir itu di petak-petak yang diperebutkan antara para preman-preman itu. Contoh kasus kemarin misalnya ada tawuran di Cawang itu, satu yang pasti pemicu lahan," tuturnya.
Baca Juga: Dikuasai Preman, Dishub DKI Razia Parkir Liar di Kalijodo
Djarot mempersilahkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk mengkaji ulang atau mengganti kebijakan dari parkir berbasis elektronik "Kalau mau diganti silahkan, itu masa kepemimpinannya (Pak Anies -Sandi)," katanya.
Sebelumnya, Sandiaga menyebut juru parkir adalah contoh kearifan lokal. Sebab, negara-negara individualis seperti Amerika Serikat tentu tak mempunyai juru parkir.
Djarot pun mengatakan disamping kebijakan parkir elektronik, namun Pemprov DKI Jakarta tetap memberdayakan juru parkir.
"Juru parkir masih ada, jadi tidak menghilangkan budaya Indonesia, yaitu ketika seperti di Eropa itu bayar itu tanpa dicek tidak ada tenaga kerja.Tapi tetap ada juru parkir, kenapa? karena juru parkir bukan hanya membantu tetapi juga ngatur lalu lintas loh, keluar masuk dan jaga lo jaga kendaraan itu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag