Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. [Suara.com/Dian Rosmala]
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyarankan Partai Golkar segera menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto.
"Seharusnya munaslub dilakukan dalam waktu dekat, mengapa? Karena ketika berbicara mengenai pelaksana tugas, berarti Golkar masih berbicara status quo, bagian dari kekuasaan lama yang ingin dipertahankan," ujar Yunarto dalam diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, nomor 6, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).
Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Kini, ketua DPR itu ditahan KPK.
Menurut Yunarto langkah pertama yang harus dilakukan partai berlambang pohon beringin yaitu menunjuk pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. Pelaksana tugas yang akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan munaslub.
Langkah pertama akan dilaksanakan Golkar siang ini. Menurut Yunarto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham paling kuat untuk dipilih menjadi pelaksana tugas.
"(Rapat pleno) hari ini paling keputusan hanya sebatas pelaksana tugas siapa yang ditunjuk. Biasanya kemungkinan besar adalah sekjen, apalagi sekjen orang dekat dari ketua umum juga," kata dia.
Rapat pleno tidak hanya akan menentukan pelaksana tugas, melainkan memunculkan nama ketua DPR pengganti Novanto.
Sejauh ini, sejumlah nama politikus Golkar sudah disebut-sebut, yaitu Zainudin Amali, Azis Syamsudin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Soesatyo.
"Kalau itu bisa langsung diputuskan di pleno. Karena dia tidak membutuhkan keputusan melalui munaslub," kata dia.
"Seharusnya munaslub dilakukan dalam waktu dekat, mengapa? Karena ketika berbicara mengenai pelaksana tugas, berarti Golkar masih berbicara status quo, bagian dari kekuasaan lama yang ingin dipertahankan," ujar Yunarto dalam diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, nomor 6, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).
Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Kini, ketua DPR itu ditahan KPK.
Menurut Yunarto langkah pertama yang harus dilakukan partai berlambang pohon beringin yaitu menunjuk pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. Pelaksana tugas yang akan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan munaslub.
Langkah pertama akan dilaksanakan Golkar siang ini. Menurut Yunarto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham paling kuat untuk dipilih menjadi pelaksana tugas.
"(Rapat pleno) hari ini paling keputusan hanya sebatas pelaksana tugas siapa yang ditunjuk. Biasanya kemungkinan besar adalah sekjen, apalagi sekjen orang dekat dari ketua umum juga," kata dia.
Rapat pleno tidak hanya akan menentukan pelaksana tugas, melainkan memunculkan nama ketua DPR pengganti Novanto.
Sejauh ini, sejumlah nama politikus Golkar sudah disebut-sebut, yaitu Zainudin Amali, Azis Syamsudin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Soesatyo.
"Kalau itu bisa langsung diputuskan di pleno. Karena dia tidak membutuhkan keputusan melalui munaslub," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Bahlil Ancam Ganti Pengurus Golkar yang Tidak Perform: Ibarat Futsal, Siap-siap Ditarik Keluar!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya