Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku tidak pernah menemui kader PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK terkait kasus suap kepada eks Komisoner KPU, Wahyu Setiawan.
Arief menyebut pihaknya hanya mengirimkan surat kepada PDIP terkait permohonan Harun menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW.
Kasus suap tersebut bermula dari keinginan PDIP mengajukan nama Harun sebagai pengganti calon anggota legislatif PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan posisi Nazarudin digantikan oleh Riezky Aprilia yang mendapatkan 44.402 suara atau kedua terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Namun, PDIP memiliki argumen bahwa pengajuan Harun Masiku tersebut berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan partai politik memiliki hak untuk menentukan pergantian caleg yang meninggal dunia.
Meski begitu, KPU tetap menolak permohonan dari PDIP. Tetapi Arief menegaskan kalau ia tidak menemui Harun untuk menyampaikan penolakan itu.
"Saya tidak pernah menghubungi orang per orang begitu," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Penolakan itu disebutkan Arief dicantumkan dalam sebuah surat resmi dari KPU yang dikirimkan ke PDIP. Kala itu, tersangka Wahyu sempat mendesak Arief untuk segera menjawab surat permohonan PDIP.
"Sebenarnya konteksnya pak Wahyu menyampaikan kepada saya, "Mas, kalau suratnya segera dijawab saja deh". Dan memang kami sudah jawab," katanya.
Pun serupa dengan pertanyaan terkait dengan utusan PDIP yang kerap bertemu dengan Wahyu untuk memuluskan langkah permohonan Harun menjadi anggota DPR RI. Arief membantah pernah bertemu dengan utusan PDIP yang juga menjadi kawan Wahyu yakni Agustian Tio Fredelina.
Baca Juga: Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
"Enggak, enggak pernah bertemu saya," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Biarkan Wahyu Terima Suap, DKPP Sebut Pimpinan KPU Lainnya Langgar Aturan
-
Pengkhianat Demokrasi Jadi Pertimbangan DKPP Pecat Wahyu Setiawan Dari KPU
-
Berkoar Pegang Sprinlidik Kasus Wahyu, Masinton Akui Dapat dari Novel
-
Wahyu Dipecat KPU, Ditahan KPK: Tak Selamanya Persahabatan Bagai Kepompong
-
Tak Masuk Daftar Tamu Dewas, Tim Hukum PDIP di KPK: Mau Terima Kami Gak?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra