Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku tidak pernah menemui kader PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK terkait kasus suap kepada eks Komisoner KPU, Wahyu Setiawan.
Arief menyebut pihaknya hanya mengirimkan surat kepada PDIP terkait permohonan Harun menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW.
Kasus suap tersebut bermula dari keinginan PDIP mengajukan nama Harun sebagai pengganti calon anggota legislatif PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal, Nazarudin Kiemas. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan posisi Nazarudin digantikan oleh Riezky Aprilia yang mendapatkan 44.402 suara atau kedua terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Namun, PDIP memiliki argumen bahwa pengajuan Harun Masiku tersebut berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan partai politik memiliki hak untuk menentukan pergantian caleg yang meninggal dunia.
Meski begitu, KPU tetap menolak permohonan dari PDIP. Tetapi Arief menegaskan kalau ia tidak menemui Harun untuk menyampaikan penolakan itu.
"Saya tidak pernah menghubungi orang per orang begitu," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Penolakan itu disebutkan Arief dicantumkan dalam sebuah surat resmi dari KPU yang dikirimkan ke PDIP. Kala itu, tersangka Wahyu sempat mendesak Arief untuk segera menjawab surat permohonan PDIP.
"Sebenarnya konteksnya pak Wahyu menyampaikan kepada saya, "Mas, kalau suratnya segera dijawab saja deh". Dan memang kami sudah jawab," katanya.
Pun serupa dengan pertanyaan terkait dengan utusan PDIP yang kerap bertemu dengan Wahyu untuk memuluskan langkah permohonan Harun menjadi anggota DPR RI. Arief membantah pernah bertemu dengan utusan PDIP yang juga menjadi kawan Wahyu yakni Agustian Tio Fredelina.
Baca Juga: Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
"Enggak, enggak pernah bertemu saya," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Biarkan Wahyu Terima Suap, DKPP Sebut Pimpinan KPU Lainnya Langgar Aturan
-
Pengkhianat Demokrasi Jadi Pertimbangan DKPP Pecat Wahyu Setiawan Dari KPU
-
Berkoar Pegang Sprinlidik Kasus Wahyu, Masinton Akui Dapat dari Novel
-
Wahyu Dipecat KPU, Ditahan KPK: Tak Selamanya Persahabatan Bagai Kepompong
-
Tak Masuk Daftar Tamu Dewas, Tim Hukum PDIP di KPK: Mau Terima Kami Gak?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!