Stafsus Kirim Surat ke Camat, Jokowi Diminta Mulai Bersih-bersih Istana

Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan bersih-bersih Istana Kepresidenan setelah seorang staf khusus presiden mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahaan pribadinya.

Staf Khusus itu memakai logo dalam surat kenegaraan. Boni juga mendengar selentingan kabar ada oknum staf khusus yang berbisnis dengan urusan virus corona.

"Ini tentunya membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2020).

Ia mengatakan di tengah kompleksitas penanganan wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.

"Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," katanya.

Boni mengatakan tentunya situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.

"Saya kira demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," ujarnya.

Masalahnya serius, lanjut Boni, karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain.

Lebih lanjut Boni mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Joko Widodo yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari para pecundang yang ingin mengail di air keruh.

Baca Juga: Penting! Pemerintah: Pakai Masker Kain Selama 4 Jam, Setelah Itu Cuci

"Kita dengar ada kelompok anarco yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar, dan beruntung kepolisian telah bertindak cepat," katanya.

Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang.

"Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," katanya. (Antara)