TKA Cina Masuk Indonesia, Legislator: Saya Yakin Pekerja WNI Bisa Kerjakan

Suara.com - Politikus Saleh Partaonan Daulay mengatakan seharusnya pemerintah menghentikan kedatangan tenaga kerja asing asal Cina. Jika kedatangan mereka diterima, kata dia, memicu pertanyaan publik.

"Mau pakai pesawat reguler, pesawat carter, atau pesawat pribadi sekalipun tetap dipertanyakan masyarakat. Sebab, masyarakat berharap agar kedatangan TKA asal Cina ini dihentikan terlebih dahulu. Jika nanti pandemi ini telah berlalu, baru dipikirkan lagi," kata Saleh, Senin (17/5/2021).

Menurut Saleh seharusnya lapangan pekerjaan yang ada diprioritaskan untuk warga lokal.

"Saya yakin pekerja WNI bisa mengerjakannya," ujar Saleh.

Saleh menekankan pemerintah seharusnya mengkalkulasi untung rugi mempekerjakan tenaga kerja asal Cina.

"Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN. Kalau kontribusinya tidak signifikan, ya dihentikan saja dulu sementara, ini demi keamanan warga masyarakat. Apalagi, belakangan ini peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 semakin tinggi," tutur Saleh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyesalkan sikap elite pejabat di Indonesia yang dinilai bungkam terhadap masuknya ratusan tenaga kerja asing saat Lebaran menggunakan pesawat carteran.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pilih kasih ini menciderai rasa keadilan buruh Indonesia yang tak bisa mudik ke kampung halaman untuk melepas rindu dengan keluarga mereka, bahkan sebagian buruh belum menerima tunjangan hari raya dan puluhan ribu lainnya telah dirumahkan akibat pandemi.

"Tenaga kerja asing kembali menerima karpet merah. Jelas, ini sangat menciderai rasa keadilan buruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Baca Juga: Legislator: Denda Rp100 Juta kepada Pemudik Sulit Diimplementasikan

Dia menilai izin yang diberikan elit pejabat terhadap kehadiran tenaga kerja asing saat Lebaran menujukan sikap tidak peka, karena di saat bersamaan pemerintah melarang warganya untuk mudik ke kampung halaman.

"Hilang kegarangan para pejabat yang sepertinya hanya berlaku untuk para penyekat di perbatasan kota. Padahal buruh yang mudik tidak memakai pesawat carteran, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makan ketika sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha," ujar Said.

KSPI secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing yang menjadi buruh kasar di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, karena posisi pekerjaan itu bisa merekrut buruh lokal Indonesia.

Pemberlakuan ombibus law Undang-Undang Cipta Kerja membuat para pekerja asing kebal hukum karena saat ini para buruh kasar yang masuk ke Indonesia tak lagi memerlukan izin tertulis dari menteri, tetapi cukup dari perusahaan pengguna jasa tenaga kerja asing melaporkan rencana kedatangan mereka.

Kedatangan tenaga kerja asing dari Cina dan India, kata Said, menegaskan fakta bahwa omnibus law memudahkan masuknya tenaga kerja asing yang justru mengancam lapangan pekerjaan lokal.

"Kami mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan tenaga kerja asing,” kata dia.