Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak mengada-ada ihwal pemberian subsidi Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik. Menurut dia kebijakan itu tidak realistis di tengah keuangan negara yang bermasalah.
Mulyanto lantas meminta pemerintah menyetop rencama pemberian subsidi motor listrik tersebut. Walau begitu Mulyanto memiliki gagasan lain menyoal subsidi.
Menurut dia, ketimbang pemerintah memberikan subsidi pembelian motor listrik secara menyeluruh, pemerintah lebih baik mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka. Ia memandang subsidi pembelian mobil listrik Esemka lebih bermanfaat untuk pengembangan otomotif produksi lokal.
"Daripada mensubsidi pembelian motor dan mobil listrik buatan luar negeri, lebih baik pemerintah mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka. Itu barang bagus. Asli karya anak bangsa," kata Mulyanto, Senin (5/12/2022).
Mulyanto mengingatkan pemerintah tentang produk Esemka. Ia meminta pemerintah tidak melupakan begitu saja keberadaan mobil Esemka yang pernah dipromosikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya yakin masyarakat akan menyambut baik usul pemberian subsidi pembelian mobil listrik Esemka ini. Masyarakat akan berbondong-bondong memenuhi dealer-dealer penjualan mobil Esemka dimana pun berada," ujarnya.
"Dulu saja, tanpa ada subsidi, pesanannya sudah mencapai 60 ribu unit. Apalagi nanti kalau sudah diberi subsidi, saya perkirakan jumlah pesanannya bisa sampai tiga atau empat kali lipat," sambung Mulyanto.
Masih Dibahas
Sebelumnya Pemerintah berencana akan mrmberikan subsidi atas setiap pembelian kendaraan listrik pada tahun depan, tujuannya demi mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik.
Baca Juga: Tok! Pemerintah dan Polri Resmi Izinkan Liga 1 2022/2023 Dilanjutkan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun mengaku bahwa kebijakan tersebut belum final dan mesti dilakukan pembahasan terlebih dahulu.
"Nanti akan dibahas dulu," kata Sri Mulyani singkat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Ketika ditanya lebih lanjut terkait rencana kebijakan ini, lagi-lagi Sri Mulyani irit bicara. Dirinya mengaku akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak terkait.
"Nanti dibahas ya," ucap singkat Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rencana pemberian subsidi tersebut dalam sebuah acara. Dia bilang, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.
"Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp6 juta? Di Thailand mungkin Rp7 juta, mungkin kita Rp6,5 juta kira-kira berkisar segitu," kata Luhut.
Dengan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan mobil dan motor listrik itu, Luhut pun berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan.
Berita Terkait
-
PKS Cenderung Dukung Anies setelah 2 kali Gagal Dukung Prabowo
-
Ada Luhut, Profil 5 Menteri Jokowi yang Ikut Sibuk Ngurus Pernikahan Kaesang-Erina
-
Soal Isu PKS Diajak Rujuk, NasDem Malah Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Dukung Anies Jadi Presiden
-
Gerindra Beri Kode CLBK Lagi sama PKS, Lalu Bagaimana Nasib PKB?
-
Blak-blakan! PKS Akui Lebih Berpeluang Dukung Anies Ketimbang Prabowo di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo