Suara.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Satu di antara bentuk nyata dari peran tersebut adalah kegiatan penyerapan aspirasi.
Para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara langsung turun ke masyarakat. Bertujuan mendengarkan, mencatat, dan merumuskan berbagai kebutuhan serta harapan warga.
Kegiatan terebut secara rutin melalui reses, forum dialog, dan kunjungan kerja. Dalam forum-forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Penyerapan aspirasi bukan hanya menjadi bagian dari kewajiban formal. Namun merupakan bentuk kepedulian dan komitmen DPRD terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Hasil dari kegiatan tersebut dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah provinsi.
Penyerapan aspirasi yang efektif, DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Partisipasi aktif warga juga menjadi kunci keberhasilan proses tersebut. Demokrasi yang sehat dibangun dari komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya.
Melalui sinergi ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
Baca Juga: Hapus Kredit Macet Hingga Batalkan PPN 12 Persen: Respon Sosok Ini Atas Kritik Bendera One Piece
Pada Senin (4/8), DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sidng paripurna menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dian Pratama menyampaikan hasil reses tersebut di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta mencegah tindak kriminalitas.
DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap pemerintah provinsi mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Melalui Siskamling diharapkan dapat mencegah dan mengatasi tindak kejahatan. Tentunya dengan melibatkan warga, kepolisian, dan pemerintah.
"Hal itu untuk mencegah aktivitas warga yang melampau batas seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan, tawuran, menyalakan musik keras saat malam hari, membuang sampah sembarang, dan tindakan negatif lainnya," ujar Dian.
Kemudian, para wakil rakyat di Jakarta itu juga mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memperbanyak job fair.
Berita Terkait
-
Hapus Kredit Macet Hingga Batalkan PPN 12 Persen: Respon Sosok Ini Atas Kritik Bendera One Piece
-
Jemput Bola Layanan Kesehatan untuk Lansia di Cilandak
-
RUU Masyarakat Adat Kembali Didengungkan dari Papua: Tanah Papua adalah Tanah Marga
-
4 Bahaya di Balik Wacana Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Menurut Koalisi Sipil
-
Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: 'Pembunuh' Keadilan di Indonesia?
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Gelagapan Baca UUD 45, Ekspresi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Disorot: Yang Dibaca Pancasila?
-
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH
-
Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini
-
Mardiono Terbuka Merangkul Kubu Agus Suparmanto: Belum Ada Komunikasi, Belum Lihat Utuh SK Kemenkum
-
KAI Antisipasi Ledakan 942 Ribu Penumpang di HUT TNI Besok: Ambulans dan Medis Kami Siapkan
-
Kembalikan 36 Buku Tersangka Kasus Demo Agustus, Rocky Gerung Berharap Polisi Baca Isinya, Mengapa?
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun