- Ribuan guru honorer madrasah swasta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/10/2025)
- Massa aksi menuntut pemerintah untuk merevisi Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
- Sebanyak 1.597 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mengantisipasi potensi kericuhan
Suara.com - Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (30/10/2025), menjadi pusat perhatian. Ribuan guru honorer dari berbagai madrasah swasta turun ke jalan, menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aksi besar ini direspons dengan pengerahan ribuan personel keamanan gabungan untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Kesiapan aparat dalam mengawal demonstrasi ini disampaikan langsung oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki. Ia merinci jumlah personel yang dikerahkan tidak main-main, mencapai 1.597 orang yang telah bersiaga sejak pagi hari.
“Kekuatan pengamanan wilayah Jakarta Pusat 1.597 personel,” ungkap Ruslan kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Menurut Ruslan, angka tersebut merupakan kekuatan gabungan yang terdiri dari berbagai unsur. Selain dari pihak Kepolisian, pengamanan juga melibatkan personel TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga petugas pemadam kebakaran. Penjagaan ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan ketertiban selama unjuk rasa berlangsung.
Para guru yang tergabung dalam aksi ini berasal dari berbagai organisasi, seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI). Mereka berkumpul di Lapangan Ikada, Monas, dengan satu tuntutan utama: mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Meskipun mengerahkan kekuatan besar, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Ruslan mengimbau agar para peserta aksi dapat menyalurkan aspirasinya dengan damai dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan kepentingan umum.
“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ribuan Polisi dan TNI Jaga Ketat Demo Guru Honorer Madrasah di Monas
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Ada Demo Ribut-ribut di Agustus, Menkeu Purbaya Pesimistis Kondisi Ekonomi Kuartal III
-
Tangis Histeris Ibunda Pecah di Pengadilan Usai Praperadilan Delpedro Ditolak
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar