News / Nasional
Senin, 05 Januari 2026 | 13:06 WIB
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. (Suara.com/Faqih)
Baca 10 detik
  • Pasal perzinaan KUHP baru pada dasarnya mirip KUHP lama, namun diperluas untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.
  • Ketentuan ini tetap berstatus delik aduan absolut; hanya pasangan sah atau orang tua/wali yang dapat melapor.
  • Perumusan pasal ini merupakan hasil kompromi antara nilai moralitas dan perlindungan hak privat dalam proses legislasi.

“Ini perdebatan soal moralitas di antara partai-partai, baik yang berideologi nasionalis maupun yang agama. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini,” jelasnya.

Kompromi yang lahir adalah jalan tengah antara keinginan untuk menjaga nilai-nilai moralitas bangsa dan penghormatan terhadap hak-hak privat individu.

Pada akhirnya, formulasi yang disepakati dianggap sebagai cerminan paling ideal dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.

Supratman pun sekali lagi menggarisbawahi bahwa tidak ada revolusi besar dalam pasal ini jika dibandingkan dengan aturan yang telah berlaku puluhan tahun di Indonesia, yakni Pasal 284 KUHP lama.

“Intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita, yaitu Pasal 284 di KUHP yang lama,” tandasnya.

Load More