- Kementerian Komdigi memberlakukan Permen Nomor 9 Tahun 2026, melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial berisiko tinggi.
- Implementasi aturan ini dimulai 28 Maret 2026, menargetkan delapan platform besar seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.
- Tujuan kebijakan ini adalah melindungi anak dari adiksi dan perundungan siber, dengan sanksi menyasar platform yang melanggar.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengetok palu regulasi ketat terkait penggunaan media sosial bagi anak-anak.
Kebijakan anyar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, anak di bawah usia 16 tahun kini dilarang keras memiliki akun sendiri pada platform digital yang masuk kategori berisiko tinggi.
Bagi remaja yang berada pada rentang usia 16 hingga 18 tahun, kepemilikan akun masih diperbolehkan namun wajib berada di bawah pengawasan atau perwalian orang tua.
Sementara itu, kebebasan untuk berselancar di jagat maya secara mandiri baru diberikan sepenuhnya setelah seseorang genap berusia 18 tahun ke atas.
Implementasi aturan progresif ini akan mulai digulirkan secara bertahap oleh pemerintah terhitung sejak tanggal 28 Maret 2026 mendatang.
Pada tahap awal, pemerintah mewajibkan para penyelenggara platform untuk menonaktifkan akun-akun yang terdeteksi milik pengguna di bawah usia 16 tahun.
Terdapat delapan platform raksasa yang menjadi sasaran utama kebijakan ini, mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga platform permainan Roblox.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa langkah darurat ini diambil untuk memagari anak-anak dari ancaman adiksi hingga perundungan siber yang semakin marak.
Baca Juga: Menteri PPPA Soal Larangan Anak Punya Medsos: Tanpa Peran Orang Tua, Anak Bisa Cari Jalan Lewat VPN
Pemerintah juga menekankan bahwa sanksi administratif hingga pemblokiran akan menyasar platform yang membandel, bukan ditujukan kepada orang tua maupun sang anak.
Kebijakan ini pun mendapatkan respons positif serta dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat ditemui di Balai Kota.
"Saya akan memberikan support dukungan sepenuhnya, karena peraturan menteri itu menurut saya baik. Walaupun nanti dalam pelaksanaan di lapangan belum bisa katakan lah 100 persen karena ini kan, bagi sebagian anak, sudah menjadi budaya," ujarnya, Senin (9/3/2026).
Pramono menilai, pembatasan ini adalah langkah nyata untuk memberikan kebaikan dan memutus rantai ketergantungan generasi muda terhadap gawai.
"Dengan pembatasan ini, saya yakin akan memberikan kebaikan terutama bagi anak itu sendiri. Sekarang ini banyak anak-anak yang betul-betul kecanduan gadget," tuturnya.
Ia bahkan sempat mengaitkan fenomena kecanduan gawai ini dengan program mudik yang dicanangkannya di Jakarta.
Berita Terkait
-
Menteri PPPA Soal Larangan Anak Punya Medsos: Tanpa Peran Orang Tua, Anak Bisa Cari Jalan Lewat VPN
-
Pramono Sebut Longsor Bantar Gebang Dipicu Curah Hujan Ekstrem
-
Pemprov DKI Jamin Santunan Korban Longsor TPST Bantar Gebang
-
TPST Bantargebang Longsor! Pramono Ungkap Pemicu Petaka Sampah Akibat Hujan Ekstrem
-
Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Medsos Mulai 28 Maret 2026, Ini Aturan Lengkap dan Sanksinya
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April