Suara.com - Gejolak politik yang saat ini dipertontonkan di parlemen mengkhawatirkan kalangan industri dan investor. Optimisme yang mencuat tinggi dengan aksi pembelian bersih investor asing secara kumulatif sebesar Rp57,26 triliun pasca terpilihnya Joko Widodo – Jusuf kalla sebagai presiden mendadak berbalik arah pascapemilihan ketua DPR.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang mengatakan, aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp46,596 triliun yang terjadi sejak UU Pilkada ditetapkan dan mencapai puncaknya saat Ketua DPR RI dilantik. Hal yang sama terlihat di indeks IHSG dan nilai tukar rupiah di bursa yang mengalami penurunan drastis.
“Bagi industri pertambangan, situasi ini merupakan isyarat nyata bahwa politik yang gaduh dan kisruh politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha terhadap kepastian berusaha dan berinvestasi di dalam negeri. Arogansi kekuasaan yang terlihat jelas di gedung DPR / MPR RI dan dipertontonkan membuat kalangan investor yang semula percaya bahwa iklim usaha di negeri ini akan semakin baik di era Jokowi-JK berubah drastis dengan komposisi Parlemen yang terlihat jelas dikuasai oleh oposisi pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Kamis (9/10/2014).
Poltak mengatakan, sektor energi dan industri pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, rusaknya iklim investasi dan munculnya ketidakpercayaan investor terhadap kepastian berusaha di negeri ini akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan energi.
“Keinginan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang energi dengan melakukan industrialisasi dan merampungkan hilirisasi di sektor pertambangan dan migas praktis terhambat karena mundurnya para investor. Penguasaan SDA Indonesia yang saat ini praktis didominasi oleh kekuatan lama pemodal asing akan semakin sulit tergusur,” lanjutnya.
Apemindo, kata Poltak, maupun kalangan pengusaha pertambangan, membutuhkan iklim usaha yang kondusif dan jaminan investasi. Dia yakin dengan pemerintahan yang bersih yang akan diwujudkan oleh Jokowi-JK dalam struktur kabinetnya serta program-program yang maju yang pro perubahan dan pro penguatan industri nasional akan mampu membuat Indonesia berdaulat di semua sektor.
Berita Terkait
-
BI: Investasi Asing Rp1,6 Miliar Dolar AS Masuk via SBN dan SRBI
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
LIVE: Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruh Bagi Iklim Usaha I Round Table Discussion
-
Suara.com akan Gelar Seminar Nasional tentang Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Disinformasi Dinilai Bisa Goyang Kepercayaan Investor dan Iklim Usaha pada 2026
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
-
Perang Terbuka! AS Klaim Tembak Kapal Iran di Selat Hormuz
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
Terkini
-
Harga Emas Antam Terus Anjlok Hari Ini
-
IHSG Masih Perkasa Senin Pagi ke Level 7.600, Tapi Rawan Terkoreksi
-
Bank Jago Perkuat Aplikasi, Fitur Kantong dan Investasi Terintegrasi Makin Lengkap
-
Wall Street Mulai Anjlok Lagi Setelan Tensi Peran Memanas Lagi
-
IHSG Melesat, Gairah Pasar Modal di Tengah Ancaman Krisis Timur Tengah
-
Di Tengah Rupiah Melemah, Prodia Justru Gas Bisnis Stem Cell
-
Update Harga Emas Pegadaian 20 April 2026: Antam, UBS, dan Galeri24
-
Lulusan SMK Paling Banyak Nganggur, Pelatihan Vokasi Menjadi Penting
-
PANI Bidik Penjualan Rp4,3 Triliun di PIK 2, Ini Kata Aguan
-
OJK Desak BNI Kembalikan Dana Umat Gereja Rp28 Miliar yang Hilang