Suara.com - Permainan virtual bernama Pokemon Go belakangan ini menjadi viral di kalangan pecinta game online. Permainan ini sekaligus memunculkan kegelisahan, terutama di DPR.
Ketua DPR Ade Komarudin melarang anggotanya mencari Pokemon di lingkungan DPR, terutama saat sedang bekerja.
"Saya mau rapat di pimpinan supaya ini dilarang. Itu mengganggu produktivitas. Kalau mengganggu, larang saja," kata Ade di DPR, Rabu (20/7/2016).
Sejauh ini, Ade belum memiliki data siapa saja anggotanya yang telah terjangkit virus permainan berbasis real map.
"Saya sampai hari ini belum tahu ada (anggota) yang iseng main. Itu kegiatan iseng yang tidak berguna," kata politikus Golkar.
Tidak hanya di DPR, Sekretariat Kepresidenan RI juga mengeluarkan larangan kepada siapapun mencari Pokemon di lingkungan Istana.
Pengumuman larangan tersebut ditempelkan di pintu press room atau ruangan wartawan kepresidenan. Isi larangannya: "Dilarang Bermain Atau Mencari Pokemon di Lingkungan Istana."
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Istana merupakan obyek vital, tempat Kepala Negara bekerja.
"Ini kan kantor Presiden, tempat Bapak Presiden bekerja, bukan tempat bermain," kata Bey.
Salah satu pejabat negara yang kepincut Pokemon Go adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Anakku main. Saya ada aplikasinya, jadi bisa lihat (Pokemon)," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (15/7/2016) lalu.
Tetapi, Pramono jarang memainkannya lantaran sibuk bekerja.
Menurut Pramono permainan tersebut sudah mewabah ke Istana Kepresidenan.
"Di Istana juga ada tuh, Pokemon-nya. Kalau di rumah Pokemon-nya cupu-cupu. Nah, di Monas Pokemon-nya top. Cuma memang kalau mainnya tidak hati-hati bisa bahaya," ujar dia.
Polisi telah melarang masyarakat, khususnya anggota polisi, mencari Pokemon di lingkungan markas polisi. Pasalnya, di markas polisi ada banyak hal yang tidak boleh diketahui publik.
"Kemudian di sini kan ada hal yang tidak boleh diketahui publik, dalam artian, ini ada tahanan, di sini ada gudang senjata, kemudian ada berkas-berkas yang perlu kerahasiaan tinggi. Kalau nanti alasannya Pokemon, kan bisa bahaya kalau main di lingkungan kami, tentu tidak boleh," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono.
Tag
Berita Terkait
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
1 Orang 1 Akun Medsos? Rencana Kontroversial Pemerintah Picu Perdebatan Sengit!
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO