Kebebasan warga negara untuk memeluk kepercayaan sesuai keyakinan yang dianut masih belum mendapat tempat. Seperti yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang siswa penghayat aliran kepercayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Semarang gagal naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama.
"Benar, ada satu siswa kami bernama ZN (inisial, red.) yang terpaksa tidak naik kelas. Seharusnya sekarang kelas XII kalau naik kelas," kata Kepala SMK Negeri Semarang M. Sudarmanto di Semarang, Selasa (26/7/2016)
Ia mengatakan pada saat awal pendaftaran ZN mencantumkan agama Islam, sebagaimana tercantum pula pada kartu keluarga (KK) dan menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa sampai naik kelas XI.
Pada saat kenaikan ke kelas XII, kata dia, ada salah satu kompetensi pendidikan agama yang mengharuskan praktik, namun yang bersangkutan menolak dengan alasan merupakan penganut aliran kepercayaan.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kurikulum juga belum memfasilitasi pendidikan aliran kepercayaan. Adanya, pendidikan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu," katanya.
Akhirnya, kata dia, sekolah memberikan pilihan kepada siswa yang bersangkutan untuk memilih di antara enam agama yang diakui pemerintah agar bisa memenuhi syarat kompetensi untuk bisa naik ke kelas XII.
"Orang tua siswa itu sudah kami undang ke sekolah. Kami sampaikan, kalau tetap bersikukuh tidak mengikuti pendidikan agama konsekuensinya tidak bisa naik kelas. Orang tuanya bilang tidak apa-apa," katanya.
Kalau untuk naik ke kelas XI, kata dia, pelajaran agama hanya diberikan secara teori sehingga yang bersangkutan mau mengikuti, tetapi untuk kenaikan kelas XII ada kompetensi praktik agama yang diwajibkan.
"Artinya, kalau ZN tidak mau ikut ujian praktik agama, tidak mendapatkan nilai. Padahal, pendidikan agama bersifat wajib dan harus mendapatkan nilai minimal baik. Berbeda dengan pelajaran lain," katanya.
Setidaknya ada dua alasan ZNr tidak naik kelas, yakni siswa tidak mengikuti program pembelajaran secara menyeluruh dan nilainya tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang dipersyaratkan.
Namun, Sudarmanto membantah jika sekolah memaksa ZN untuk masuk ke agama tertentu, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sebuah media "online" yang menyiratkan sekolah memaksa siswa tersebut.
Sementara itu, ZN belum bisa ditemui karena pada hari ini (26/7) tidak masuk sekolah, dan rumahnya yang berada di kawasan Semarang juga dalam kondisi tertutup rapat ketika disambangi.
Tetangga sekitarnya yang ditemui membenarkan bahwa penghuni rumah sedang bepergian, sementara ketua RT setempat membenarkan jika ayah dan ibu bersangkutan merupakan penganut aliran kepercayaan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu