Bantah Tudingan
Pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menyayangkan tudingan penembakan yang terjadi di Distrik Nduga, Kabupaten Nduga yang belakangan ini ramai diberitakan oleh sejumlah media daring.
"Akhir-akhir ini ada media memberitakan tentang kejadian meninggalnya lima orang warga di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga yang menyebutkan bahwa meninggalnya diakibatkan oleh penembakan yang dilakukan aparat TNI," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Eko Daryanto di Kota Jayapura, Papua, seperti diberitakan Antara.
Eko membantah dan menyayangkan tudingan atau penyataan sepihak yang dilakukan dan diberitakan oleh media daring tersebut, karena perlu adanya fakta dan data forensik maupun hasil autopsi korban.
"Jadi tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan belum pasti kebenarannya," katanya.
Jika ada berita dari media yang mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan ataupun penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI, seharusnya dilakukan dilakukan verifikasi.
"Kami sangat menyayangkan tudingan dan pemberitaan salah satu media yang menyebutkan bahwa telah ditemukan lima jenazah yang dikubur di Distrik Iniye, Kabupaten Nduga. Jangan membuat berita yang faktanya belum dapat dipertanggung jawabkan dan Cenderung mengkambinghitamkan aparat," kata dia.
"Pemerintah atau negara Indonesia adalah negara hukum, kalau ada kejadian seperti itu kita tempuh lewat jalur hukum, jika memang ditemukan lima orang yang meninggal, kenapa tidak diautopsi dulu, dicari apa penyebab meninggalnya lima orang tersebut, bukan langsung membuat tudingan seolah-olah TNI yang melakukan penembakan atau pun pembunuhan," katanya menegaskan.
Eko menyarankan kepada keluarga korban untuk melakukan autopsi kepada korban untuk didapatkan fakta yang benar tentang penyebab meninggalnya.
Baca Juga: Kemensos Segera Kirim Bantuan untuk Pengungsi Nduga
Selain itu, dia juga mendorong kelompok atau perorangan yang mengaku pemerhati HAM dan keadilan serta keluarga korban untuk membuat laporan secara resmi kepada pihak kepolisian.
"Kami (TNI) akan mendukung sepenuhnya dan menghormati jika akan dilakukan langkah atau proses hukum dengan membentuk Tim Investigasi Gabungan (TNI/POLRI) di Distrik Iniye, Kabupaten Nduga," katanya.
Berita Terkait
-
9 Bulan Mengungsi Tanpa Bantuan, 184 Warga Nduga Tewas, 41 antaranya Bocah
-
Warga Papua: Pemerintah Tak Adil Tangani antara Pengungsi Wamena dan Nduga
-
Selidiki Kabar Adanya Korban Kemanusiaan di Nduga, Polda Papua Kirimkan Tim
-
Pejabat di Nduga Klaim Jumlah Pengungsi Capai 45 Ribu Orang
-
Gubernur Papua Perintahkan Pendataan Ulang Pengungsi Nduga
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru