TKI saat Corona: Tak Digaji, PHK, hingga Tidur di Lemari

Selebihnya, sekitar 30% adalah laki-laki yang bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sebanyak 587 PMI terpapar virus corona dan 11 di antaranya meninggal dunia. Laporan itu didapat dari 12 Atase Ketenagakerjaan di 11 negara.

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan terdapat 34.300 PMI yang pulang dari Mei hingga Juni dengan alasan cuti lebaran, habis kontrak dan dipecat akibat pandemik corona.

Respon dan upaya Pemerintah

Kendati begitu, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah melakukan beragam langkah guna menjamin pemenuhan hak PMI.

Dia mengungkapkan, perwakilan pemerintah di luar negeri, termasuk para atase ketenagakerjaan (atnaker) telah dan terus berkoordinasi, baik dengan Kementerian Ketenagakerjaan setempat, maupun dengan pihak agensi dan juga pihak pemberi kerja.

"Kami melakukan mediasi dan meminta agar jika di-PHK diberikan pesangon dan hak lainnya sesuai aturan yang berlaku, dan diberikan kesempatan untuk bisa bekerja pada pengguna/perusahaan yang lain," katanya kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau.

Demikian halnya, lanjut Ida, dengan gaji yang tidak dibayar. Dia menegaskan perwakilan pemerintah akan membantu untuk memastikan agar gaji mereka dibayar.

"Untuk itu perwakilan telah membuka layanan pengaduan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini dan siap membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh para PMI.

Oleh karenanya PMI tidak perlu takut untuk menghubungi perwakilan manakala ada masalah-masalah yang dihadapi," tegas Ida.

Baca Juga: 34 Ribu TKI Kembali, Jokowi Pastikan Kesiapan Karantina dan RS Rujukan

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, langkah yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah adalah menyalurkan kebutuhan pokok kepada PMI baik bekerja secara legal maupun ilegal, seperti di Malaysia maupun negara di Timur Tengah.

"Seperti Malaysia contohnya, dari awal April hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan lebih dari 230 ribu paket sembako kepada mereka untuk bisa bertahan dalam kurun waktu satu minggu tanpa memperhatikan dia pekerja legal atau ilegal," katanya.

Lanjutnya, pemerintah pun terbuka dan siap membantu mencari solusi bersama bagi PMI yang membutuhkan tanpa mengenal status legal ataupun ilegal.