Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyoroti langkah Presiden Joko Widodo menghadiri acara kumpul sukarelawan dan kemudian menyampaikan sinyal politik tentang siapa calon pemimpin yang layak melanjutkan kepemimpinannya.
"Sangat aneh ada Presiden di tengah periode rajin membersamai relawan politik dan secara tegas memberikan dukungan pada kelompok tertentu. Padahal Presiden adalah pemimpin tertinggi untuk semua, ia bukan politisi lagi, tetapi negarawan," kata Dedi, Selasa (29/11/2022).
Dedi mengatakan PDI Perjuangan mestinya menegur Presiden Jokowi. PDI Perjuangan dikatakan Dedi akan rugi jika manuver-manuver politik dibiarkan terjadi.
"Ada baiknya Jokowi ditegur oleh PDIP agar tidak lagi lakukan kegenitan politik. Sikap politis sudah cukup dilakukan kader PDIP yang lain, bukan Presiden," kata Dedi.
Dedi kemudian menyebutkan hasil survei yang dilakukan IPO terhadap kepecerayaah publik pada pilihan politik Presiden Jokowi.
"Terbaru data IPO menunjukkan kepercayaan publik pada pilihan politik Jokowi cukup rendah, hanya 19 persen publik yang akan ikuti pilihan Jokowi," kata dia.
Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus meminta para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden Jokowi.
Deddy meminta para relawan tidak "menjebak" Jokowi dengan melakukan manuver hingga merugikan kewibawaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.
"Karena itulah saya minta jangan menjebak Pak Jokowi. Beliau (Jokowi) presiden RI dan bukan presiden relawan. Jangan demi ambisi, kekuasaan, dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya, sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi," kata Deddy.
Baca Juga: Acara Relawan Jokowi Dinyinyiri Ngalur-ngidul, Gibran: Aku Yo Ora Ngerti
Deddy mengatakan hal itu guna menanggapi pro dan kontra acara kumpul relawan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
Selama ini, kata Deddy, PDI Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan membela Jokowi. Namun, para relawan lebih asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi.
Oleh karena itu, Deddy mengingatkan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi sebaiknya tidak diseret-seret oleh kelompok relawan ke arah manuver terkait pilpres 2024.
"Jangan sampai pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan bahwa presiden (Jokowi) memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi (Pemilu) 2024. Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi," kata Deddy.
Sementara itu, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin secara tuntas.
"Dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat presiden," kata dia.
Deddy juga menyesalkan manuver relawan Jokowi yang menggelar kegiatan Nusantara Bersatu di GBK.
"Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur; bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh menpora (menteri pemuda dan olahraga)," katanya.
Dia juga menyesalkan acara Gerakan Nusantara Bersatu yang dinilainya tidak tepat momentum, berbiaya tinggi, dan hanya merendahkan kepemimpinan Jokowi; padahal belum lama ini Jokowi dipuji dunia karena kepemimpinannya menjadikan Indonesia sebagai Presidensi G20.
"Saat ini, bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asyik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan," kata Deddy.
Selain itu, GBK juga seharusnya tidak boleh digunakan untuk perhelatan acara seperti itu.
"Kan ada larangan dari menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan tersebut.
Oleh karena itu, Deddy menilai para inisiator Gerakan Nusantara Bersatu telah "menjebak" Presiden Jokowi karena mereka tahu Jokowi tak mungkin bisa mengelak jika relawannya mengundang hadir di suatu acara.
"Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu; bukan kemauan beliau," ujar Deddy.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!