Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menjawab pertanyaan perihal dirinya yang disebut akan terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran semisal menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.
Kepala Negara justru meminta pertanyaan itu ditanyakan langsung kepada Prabowo Subianto yang tengah bersama dirinya.
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
Diketahui keduanya hadir dalam acara Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI.
"Tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanyakan kepada saya," kata Jokowi, Rabu (28/2/2024).
Hal serupa disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan terkait Prabowo yang sedang menyiapkan pemerintahan selanjutnya.
"Ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanyakan kepada saya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Jokowi akan memiliki peran usai tidak menjabat presiden.
Diminta tanggapan terkait pernyataan Airlangga, Jokowi memberikan respons senada.
"Tanyakan ke Pak Airlangga," kata Jokowi.
Padahal, Airlangga pernah memastikan Jokowi akan memiliki peran di pemerintahan mendatang.
Kendati begitu, Airlangga belum memastikan Jokowi akan memiliki peran sebagai apa dan di mana.
"Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Airlangga merespons sekaligus anggapan atau pandangan Jokowi akan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo-Gibran. Airlangga tidak spesifik menjawab.
Ia hanya menegaskan semua menunggu keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
"Kita tunggu keputusan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin kemarin, program prioritas Prabowo-Gibran turut dibahas. Program prioritas yang dibahas tersebut adalah program makan siang gratis.
Airlangga menyampaikam alasan mengapa program paslon nomor urut 2 itu sudah dibahas di Istana, kendati KPU belum memberikan hasil hitung resmi total perolehan suara.
Kekinian keunggulan Prabowo-Gibran di perolehan suara resmi atau real count masih bersifat sementara lantaran suara yang masuk dan dihitung belum mencapai 100 persen.
"Itu kan namanya envelope. Amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi," kata Airlangga.
Berita Terkait
-
Prabowo Dapat Gelar Jenderal, Raffi Ahmad Mau Jadi yang Pertama Kasih Selamat
-
Jokowi Tepis Ada Transaksi Politik soal Prabowo Sabet Jenderal Bintang 4, Nama SBY hingga Luhut Disebut!
-
Dijadikan Jenderal Bintang 4 oleh Jokowi, Apa Pangkat Terakhir Prabowo di Militer?
-
Puji Jasanya, Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo: Kontribusinya Luar Biasa Bagi TNI dan Negara
-
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ingatkan Beban Utang yang Membengkak
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka