Suara.com - Aksi warga yang ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece di sejumlah daerah ternyata menjadi berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi.
Meski sempat beredar kabar adanya pelarangan pengibaran bendera ‘Jolly Roger’ dari serial anime One Piece itu, namun minat masyarakat terhadap bendera tersebut justru makin meningkat pesat.
Tak tanggung-tangung, omzet penjualan bendera One Piece tersebut bahkan tembus hingga 300 persen.
Hal ini dirasakan oleh pengusaha konveksi yang berasal dari Karang Anyar, Jawa Tengah, yang mengaku kebanjiran orderan bendera One Piece.
Pemesanan bendera tersebut tak hanya datang dari Jawa Tengah, melainkan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dendy Christanto, pemilik usaha konveksi mengaku bahwa permintaan terhadap bendera One Piece sebetulnya sudah terjadi cukup lama.
Namun usai viral, pesanan bendera tersebut mendadak membludak hingga membuat pengusaha konveksi itu mencari karyawan tambahan demi memenuhi pesanan pelanggan di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau permintaan udah dari lama, semenjak kita produksi (bendera) udah ada permintaan, cuma kalau meledak baru di bulan Juni,” kata Dendy Christanto.
Dari ruangan konveksi yang sederhana, terlihat ratusan, bahkan ribuan bendera One Piece berbagai ukuran yang siap dipacking.
Baca Juga: Geger Bendera One Piece: Pemerintah Lebay? Gus Dur Dulu Santai Soal Bintang Kejora!
Beberapa bendera yang sudah dipacking terlihat siap untuk dikirim ke seluruh Indonesia.
Banyaknya permintaan terhadap bendera One Piece tersebut, maka tak heran jika omzet yang berhasil diraup perngusaha konveksi melonjak hingga berkali-kali lipat.
Unggahan kabar soal pengusaha konveksi yang raup omzet hingga 300 persen itu mendapat sorotan dari netizen.
“Awas konveksinya nanti kena pajak berlipat-lipat ganda,” tulis akun @YNwa***
“Insyaallah pahala mengalir ke Eiichiro Oda,” ujar akun @adysi***
“Tuh bu Sri Mulyani jangan marah lagi ya, minat belanja masyarakat udah tinggi tuh,” tulis akun @pepepr***
“Di saat Pemerintah sibuk bikin duit ngendap, rakyat bergerak menjalankan ekonomi,” imbuh akun @alter***
“Yang katanya mecah belah bangsa malah ngasih dampak nyata buat UMKM,” kata akun @vvic***
Tanggapan Pejabat Negara Terkait Pengibaran Bendera One Piece
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, baru-baru ini memberikan pernyataannya soal pengibaran bendera One Piece yang ramai dilakukan masyarakat.
Dasco menyatakan bahwa pada dasarnya tak ada yang salah dalam menggunakan kreativitas penggunaan bendera tersebut.
Akan tetapi ia mengingatkan agar fenomena tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Ia mengaku memang sudah mendapatkan informasi intelijen jika ada gerakan untuk memecah belah bangsa.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain Wakil Ketua DPR, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga memberikan pernyataannya terkait fenomena tersebut.
Menurutnya, aktivitas pengibaran bendera One Piece bisa dianggap melanggar hukum, bahkan berpotensi makar.
Adanya upaya pelarangan mengibarkan bendera One Piece, menurut Pigai adalah demi menjaga kesatuan bangsa menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (3/8/2025).
Kontributor : Rizka Utami
Berita Terkait
-
Sabrang MDP soal Abolisi Tom Lembong: Jangan Kaget, Ada 'Koby' One Piece di Pemerintahan!
-
Geger Bendera Bajak Laut 'One Piece', Idrus Marham: Jangan Campur Hiburan dengan Sakralitas Negara
-
Bukan Pemberontakan, Sabrang MDP Kuliti Makna Bendera One Piece: 'Peringatan Dini' untuk Negara
-
Wamenaker Sindir Pejabat Soal Bendera One Piece: Mereka Kecewa Caramu Bekerja, Bukan Benci Indonesia
-
Pin One Piece Dulu Dipakai Gibran Kini Dianggap Ancaman Negara, Kunto Aji: Dikira Antek Fufufafa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO