Suara.com - Sejarah panjang Golkar sebagai partai yang selalu dipimpin ketua umum yang berkualifikasi seperti "dewa” adalah fakta yang tidak terbantahkan.
Di era Soeharto berkuasa selama 32 tahun, Golkar selalu dipimpin seorang ketua umum yang “dibina" oleh kekuasaan, ibarat dewa yang diutus dari langit.
“Dewa di atas dewa itu menurut saya adalah Soeharto sendiri,” kata politisi senior Golkar Zainal Bintang kepada Suara.com, Minggu (6/3/2016).
Menurut Bintang kualifikasi dewa di sini diartikan sama dengan kekuasaan atau orang yang dekat dengan kekuasaan.
Bintang yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR itu menjelaskan selain sebagai Presiden, Soeharto juga memegang jabatan sebagai ketua dewan pembina Golkar. AD/ART Golkar memberi kewenangan kepada ketua dewan untuk dapat membatalkan keputusan yang sudah diambil DPP.
“Bahkan berwenang membubarkan DPP,” ujar Bintang.
Di era reformasipun Golkar kembali dipimpin seorang “dewa” yaitu Akbar Tanjung (1998). Akbar yang menjadi ketua umum pertama di era reformasi menjabat sebagai ketua DPR RI sebelumnya adalah menteri sekretaris negara. Pendek kata, Akbar diback up oleh Presiden B. J. Habibie ketika itu.
Pengganti Akbar Tanjung yang terpilih pada Munas Golkar di Bali pada tahun 2004, kata Bintang, juga seorang “dewa” yaitu Jusuf Kalla karena juga merangkap sebagai wakil Presiden.
Menurut Bintang seorang ketua umum yang punya jabatan yang melekat dengan kekuasaan alias semacam “dewa” adalah sosok pimpinan yang didambakan oleh seluruh kader Golkar.
“Pimpinan Golkar DPD Provinsi maupun kabupaten dan kota akan sangat bangga apabila ketua umum Golkar adalah orang yang dekat dengan kekuasaan alias “dewa,” kata Bintang.
Gonjang ganjing Partai Golkar belakangan ini, menurut Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar itu, karena jabatan ketua umum diperebutkan figur yang tidak berkualifikasi “dewa."
“Sejak Munas Riau 2009, Ketua Umum Golkar nggak punya jabatan formal yang membanggakan kader Golkar,” kata Bintang.
Maka menjadi pertanyaan ke depan, siapakah figur calon ketua umum Golkar yang berkualifikasi “dewa” yang akan mendapat kepercayaan dari pemilik suara Golkar di daerah pada Munas yang akan datang?
Bintang mengutip pernyataan Bambang Soesatyo yang mengatakan pengurus Golkar di daerah tidak menginginkan Ade Komaruddin mundur dari ketua DPR karena posisi tersebut memberikan kebanggaan luar biasa bagi para kader, terutama di daerah.
Bamsoet menjelaskan posisi Ade dipimpinan legislatif menguntungkan bagi upaya konsolidasi partai ke depan.
“Nah, silakan difikirkan sendiri wahai para caketum dan timsesnya,” kata Bintang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO