Bahas Penanganan Banjir, Komisi VIII DPR dan Mensos Rapat Gabungan

Suara.com - Memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi VIII DPR RI langsung menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rapat tersebut membahas penanganan dan penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini terjadi, terutama di Jabodetabek dan Banten, maupun tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, dihadiri semua wakil ketua komisi dan sebagian besar anggota. Rapat berjalan dinamis, dengan banyak respons pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.

Suara anggota dewan sebagian besar menyoroti tentang luasnya spektrum dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana, sehingga meskipun Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun secara umum, dampak bencana masih cukup luas.

“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja Kemensos. Namun dewan mengingatkan kami, agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya ekskalasi bencana sejalan dengan masih tingginya curah hujan ke depan,” kata Mensos, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan sejumlah langkah antisipasi pasca bencana.

“Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” katanya.

Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.

“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” tambah Juliari.

Baca Juga: Komisi VIII : Program Keluarga Harapan di Banten Bagus dan Berhasil

Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.

Mensos juga mengapresiasi perhatian anggota dewan, yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak, yakni Rp 270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada, kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” kata Mensos.

Kepada angota dewan, Juliari menyatakan, anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp 270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih Tagana.

“Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp 50.000 untuk separuh anggota saja, sudah Rp 100 miliar,” katanya.

Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana.

“Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos.

Ia juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana," kata Mensos.

Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.

Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik.

"Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana," kata Juliari

Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas penanganan bencana. (*)