Pemerintah Buka Peluang Ubah Definisi Aglomerasi Jabodetabek Jadi Metropolitan

Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai melakukan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Kamis (14/3/2024).

Menariknya, dalam pembahasan kali ini pemerintah menilai adanya kemungkinan mengubah kawasan aglomerasi Jabodetabekjur menjadi konsep metropolitan.

Baca Juga:

Gus Iqdam Banjir Hujatan karena Bilang Palestina Aman dan Damai

Dorong Jokowi Jadi Ketua Koalisi, PSI Sedang Bangun Posisi Tawar Karena Suaranya Kecil

Awalnya, salah satu tenaga ahli Baleg DPR RI membacakan DIM pemerintah nomor 31 yang menjelaskan definisi aglomerasi kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur.

Namun, adanya definisi aglomerasi tersebut tidak sesuai dengan konsep aglomerasi secara teoritis.

"Definisi ini masih dimungkinkan untuk menggunakan konsep kawasan metropolitan yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur," kata salah satu tenaga ahli Baleg DPR RI yang membacakan DIM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun lewat DIM ini pemerintah mencoba mengubah definisi kawasan Aglomerasi.

Baca Juga: Komisi II: Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ Seharusnya Ditetapkan Presiden Mendatang

Dari DIM pemerintah, definisi Aglomerasi kini menjadi kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.

"Sekali pun beda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global," kata salah satu tenaga ahli Baleg DPR RI yang membacakan DIM.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menjelaskan, soal Wakil Presiden atau Wapres diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ia menegaskan, soal kewenangan tersebut bukan berarti nantinya Wapres akan mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kemudian saya sampaikan lagi, jangan sampai kita berpikir seolah-olah wapres mengambil alih kewenangan pemerintahan daerah. Tidak, (wapres) nggak punya kewenangan. Tidak bisa mengambil alih kewenangan," kata Tito ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Di sisi lain, ia menegaskan, mengapa kewenangan tersebut tak dipegang langsung oleh Presiden. Hal itu karena Presiden sendiri mempunyai tugas dalam skala nasional.

Namun memang Presiden nantinya bisa mengambil alih kewenangan Wapresnya, misalnya memimpin rapat di wilayah Aglomerasi.

"Kawasan aglomerasi kenapa bukan presiden? Presiden kan nasional, wapres diberikan tugas khusus oleh presiden tapi melaporkan kepada presiden," tuturnya.

"Apakah presiden nggak bisa ambil alih? sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan, seperti apa yang dikerjakan Wapres KH Maruf Amin dalam memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP).

"Jadi jangan sampai dipikirkan, berpikir bahwa adanya percepatan pembangunan Papua kemudian Bapak Wapres adalah pimpinan seluruh pemerintahan di Papua," pungkasnya.